Jakarta, VoxNTT.com – Politisi senior dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengendus upaya pencabutan hak pilih langsung dengan alasan adanya politik uang.
Ia mensinyalir adanya pergerakan dari sebuah kekuatan dahsyat tak kasat mata (invisible power) yang berupaya menganulir sistem pemilihan langsung dan mencabut hak politik paling fundamental milik rakyat.
Lewat akun X miliknya @BennyHarmanID yang dikutip pada Kamis, 11 Desember 2025, Benny menegaskan, strategi kelompok oligarki menjadikan fenomena politik uang (money politics) sebagai kambing hitam untuk melegitimasi upaya pengembalian sistem pemilu ke mekanisme tidak langsung (lewat parlemen).
Ia tidak menampik bahwa politik uang merupakan masalah nyata dalam ekosistem demokrasi Indonesia saat ini. Alasan tersebut pun memiliki dasar kebenaran.
Namun, ia secara tegas menolak jika beban kesalahan ditimpakan kepada rakyat pemilih.
Menurut Benny, menjadikan politik uang sebagai alasan untuk mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung merupakan sebuah sesat pikir.
Ia menilai langkah tersebut sama halnya dengan menghukum korban, bukan pelakunya.
“Mungkin saja alasan itu ada benarnya namun itu bukan kesalahan rakyat. Solusinya tidak dengan mencabut hak rakyat,” tegas Benny.
Sebagai solusi atas masalah politik uang yang sulit dikontrol, Benny menawarkan pendekatan penegakan hukum yang jauh lebih agresif.
Ia mendesak agar fokus diarahkan pada aktor intelektual dan penyandang dana yang selama ini memanipulasi proses demokrasi.
“Solusinya adalah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada calon pemimpin atau oligarki yang telah memanipulasi dan memanfaatkan kelemahan rakyat untuk meraih kekuasaan,” pintanya.
Benny bilang, rakyat seringkali berada dalam posisi rentan yang dimanfaatkan oleh kekuatan modal besar untuk meraih kekuasaan politik. Sebab itu, tidak adil jika hak kedaulatan mereka yang justru diamputasi.
Benny pun menyerukan agar kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung yang merupakan buah dari reformasi harus dipertahankan mati-matian.
Ia mengajak semua pihak untuk tidak mundur ke belakang dengan mencabut hak tersebut.
Menurutnya, pendekatan yang harus diambil adalah evaluatif dan korektif, bukan destruktif terhadap sistem yang sudah berjalan.
“Yang kurang kita koreksi. Agar menjadi lebih baik. Saya pikir itu,” pungkasnya.
Pernyataan politisi Partai Demokrat itu muncul di tengah wacana yang kerap timbul tenggelam dalam politik Indonesia mengenai evaluasi sistem pemilihan langsung, baik Pilpres maupun Pilkada.
Sebab beberapa elit politik sering menyuarakan gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepada MPR atau DPRD dengan alasan tingginya biaya politik dan masifnya korupsi di daerah.
Menurut Benny, wacana tersebut mungkin bukan sekadar diskusi akademis, melainkan agenda serius yang didorong oleh kekuatan politik besar yang tidak terlihat di permukaan, yang berpotensi mengancam kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.
Penulis: Herry Mandela