Borong VoxNTT.com – Sejak 2017 lalu, Sebina Anut (47) sudah berstatus janda. Saat itu, suaminya meninggal setelah sejak 2014 bertarung dengan sakit stroke yang dideritanya.
Usai suaminya meninggal, warga Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT itu menjadi tulang punggung keluarga hingga menyekolahkan dua putrinya.
Ia menuturkan, selama sang suami sakit, dirinya harus banting tulang mencari uang untuk beli beras. Ia kerja serabutan dengan kerja kebun dan halaman rumah orang. Uang hasil kerja itu untuk membeli beras.
“Upahnya Rp50 ribu sehari. Untuk beli beras. Sisa dari itu baru bisa beli ikan. Kalau ada sisa,” tutur Mama Sebina, sapaan karibnya, pada Senin, 23 Februari 2026.
Selama tiga tahun suami sakit, sahabatnya satu kelompok doa membantu beras dan uang untuk keluarga mereka. Keluarganya sangat terbantu dengan kepedulian orang-orang di sekitar kala itu.
“Kami hanya bisa balas semua kebaikan itu dengan doa,” ungkap dia.
Pengalaman pahit pada tahun 2015 silam, tidak bisa lekang dari ingatan Mama Sebina. Saat itu mereka kehabisan beras di rumah. Tidak ada apa-apa untuk dimakan.
Sebagai tulang punggung keluarga, ia pun berusaha keras mencari sesuatu yang bisa dimakan. Hingga akhirnya ia memutuskan ke kebun untuk menggali ubi kayu.
“Saya ke kebun dengan gendong anak sulung waktu itu masih dua tahun. Mau tidak ke kebun, makan apa kami malamnya. Di kebun juga kami hanya dapat ubi yang berair, yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi. Tapi pilihan hanya itu. Mau makan atau lapar,” kenang Mama Sebina.
“Kami makan ubi yang berair selama kurang lebih satu minggu,” tambah dia.
Utamakan Pendidikan Anak
Mama Sebina menceritakan, dirinya sudah tujuh 11 tahun berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya hingga menyekolahkan dua putrinya.
“Pendidikan anak saya utamakan. Prinsip saya, cukup saya saja yang hidup seperti ini. Anak saya harus sekolah biar hanya sampai SMA. Biar mereka hidup lebih baik nanti,” tutur Mama Sebina.
Ia membayar uang sekolah dua anaknya yang duduk di bangku SD dan SMA dengan cara cicil. Kalau rezeki lumayan, Mama Sebina menyicil hingga Rp200 ribu.
“Sekarang uang sekolah dua-duanya sudah lunas,” kata dia.
Mama Sebina tampak cekatan dalam mengatur keuangan setiap kali ada rezeki. Sebagian ia beli beras. Bila ada rezeki lebih, Mama Sebina baru bisa membeli lauk pauk.
“Saya omong ke anak, biar makan nasi dengan sayur asal kalian bisa sekolah,” katanya.
“Cukup saya saja yang hidup seperti ini. Mungkin dengan sekolah nanti hidup anak saya lebih baik,” sambung Mama Sebina.
Ia mengaku putrinya memang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Namun, kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan sehingga untuk sementara anaknya hanya mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA.
Meski demikian, ia bersama putrinya tetap berharap suatu saat akan ada jalan agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Semoga ada beasiswa. Cita-citanya dia jadi pegawai. Sementara saya tidak sanggup untuk itu,” ujar dia.
Perihnya perjuangan hidup tak pernah membuat Mama Sebina putus asa termasuk menyekolahkan dua puterinya.
Sejak kepulangan sang suami, ia terus banting tulang mengais rezeki untuk makan dan minum serta pendidikan anak.
Kerja bersih kebun dan halaman rumah orang terus ia jalani. Pekerjaan itu juga tidak setiap hari, kadang satu pekan dia kali. Sehingga penghasilannya setiap bulan serba tidak pasti.
“Itu kalau tidak ada yang minta kerja, saya pergi tanya-tanya sendiri. Mau ada dan tidaknya kerja, saya usaha cari. Prinsip saya jangan malu dan jangan malas,” ungkap dia.
Berjuang Dapat Bantuan Pemerintah
Mama Sebina mengisahkan, meski keluarganya masuk kategori tidak mampu, tetapi cukup lama tak terjangkau bantuan sosial pemerintah seperti PKH, Bansos, Sembako, dan BLT.
Sejak suami sakit, keluarganya luput dari perhatian pemerintah. Hingga akhirnya dia memberanikan diri datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, pada tahun 2022.
Ia ke sana karena dorongan dan saran dari sahabat satu kelompok doa.
“Kebetulan saat itu ada acara, saudara-saudari di sini saran saya ke Dinsos supaya mereka tahu kalau kami belum pernah dapat bantuan,” aku dia.
Sehari setelah Mama Sebina mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, seorang pegawai dari dinas tersebut mengunjungi kediamannya di Gang Flobamora, Kembur.
Setibanya di rumah, pegawai itu menanyakan maksud kedatangan Mama Sebina ke kantor Dinas Sosial pada hari sebelumnya.
“Saya omong jujur di pa yang datang itu. Kami ini belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah padahal kami juga lebih sengsara dari yang lain, tapi mereka dapat bantuan. Jawaban pegawai saat itu, kami percepat untuk anak sekolah supaya dapat PIP di sekolah,” katanya.
Ia mengakui, setahun setelah kunjungan pegawai Dinsos Matim keluarganya mendapat bantuan sembako dan bantuan sosial (Bansos). Rinciannya, Bansos sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan dan beras 10 kg setiap bulan.
Ia mengaku, Bansos tersebut diterima di kantor kelurahan dan tidak selalu mulus.
“Tahun 2025 kami cuma terima beras 20 kilogram di bulan Desember. Januari sampai November tidak dapat beras. Kalau bantuan uang dapat,” kata Mama Sebina.
Menurut dia, bantuannya dinyatakan hangus karena ia tidak tahu jadwal pengambilan di kantor lurah.
“Saat saya pergi tanya, mereka bilang sudah hangus. Itu sekitar tiga kali,” katanya.
Menurut dia, yang paling bagus mereka yang mendapat Bansos PKH, sebab ada kartu Atm-nya.
“Itu kan bisa kita pergi cek sendiri ke bank,” ketusnya.
Mama Sebina menambahkan, anak sulungnya bernama Nalda mulai menerima bantuan PIP saat kelas tiga SMP pada 2023 dan kini berlanjut saat kelas dua SMA.
“Kelas satu SMA kemarin tidak dapat, kelas dua ini dia dapat lagi,” ungkapnya.
Sementara anak bungsunya, Veronika Trivonia Da Silva, baru mulai menerima bantuan pada 2025, saat kelas V SD.
“Sebelumnya belum pernah,” imbuh dia.
Kisah gitar Mama Sebina memang mencerminkan potret kemiskinan struktural masih merajalela di Manggarai Timur.
Menukil Data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 23,51 persen. Sementara jumlah penduduk miskin sebanyak 70.990 orang.
Dosen Unika St. Paulus Ruteng, Marsel Ruben Payong mengatakan, data penduduk miskin yang tidak pernah valid menjadi persoalan selama ini. Data dari BPS dan Dinas Sosial sering tidak bersesuaian.
Tahun 2018 lalu, kata dia, STKIP Ruteng pernah diminta Pemda Manggarai melakukan pendataan ulang terhadap penduduk miskin.
Mereka kemudian menemukan banyak data tidak valid di lapangan. Parahnya, ada aparat di desa tertentu sengaja memasukkan nama-nama penduduk miskin yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Mereka mengambil nama kerabat, bahkan bekas tim sukses Pilkades sebagai calon penerima bansos.
“Kesan saya, runyamnya data kemiskinan ini seiring juga dengan proses polarisasi masyarakat akibat dari Pileg, Pilkada, dan Pilkades,” kata Marsel.
Ia pun menyarankan perlu ada validasi data dari tim independen, “entah dari kampus atau juga dari lembaga lain.”
“Salah satu data pembanding yang cukup valid itu dari gereja (paroki, stasi, KBG) karena pengurus cukup tahu baik keadaan keluarga dari semua warganya,” tambah Marsel.
Tak Semua Warga Terima Bansos
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, Yani Gagu berkata, setiap keluarga memiliki persoalan dan kendala yang berbeda sehingga tidak semuanya dapat diakomodasi melalui program bantuan sosial pemerintah.
Ia menjelaskan, warga yang berhak menerima bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun PBI Jaminan Kesehatan, adalah mereka yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data kesejahteraan.
Namun demikian, tidak seluruh masyarakat dalam desil tersebut secara otomatis menerima bantuan sosial.
Menurut dia, dari setiap kelompok desil hanya sebagian data yang dapat diakomodasi sebagai penerima bantuan, karena penetapannya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Dan yang paling penting, setiap daerah memiliki kuota tertentu berkaitan dengan penerima bansos,” kata Yani saat dihubungi, Rabu, 25 Februari 2026.
Masalah lainnya, kata dia, tidak semua data di desil 1-4 valid dan benar. Bahkan masih banyak data yang invalid.
“Itu juga jadi salah satu penyebab tidak semua yang ada di desil 1-4 menerima Bansos,” ungkap Yani.
Menurut dia, dinas sosial dan pendamping PKH bertugas memverifikasi data setiap bulannya.
“Misalnya, apakah masih layak terima bantuan atau sudah tidak. Misalnya dia naik desil. Di aplikasi DTSEN itu yang layak terima Bansos adalah yang mereka masuk di desil1-4,” tambah dia.
Yani menyebutkan, proses usulan calon penerima bantuan sosial diawali dari pemerintah desa atau kelurahan, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maupun forum-forum pertemuan masyarakat di tingkat desa.
Menurut dia, pemerintah desa dapat mengusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur apabila terdapat keluarga miskin yang sama sekali belum menerima bantuan sosial. Syarat utamanya, keluarga yang diusulkan harus memiliki data kependudukan yang valid.
Kontributor: Nansi Taris