Labuan Bajo, VoxNTT.com – Pemerintah Desa Golo Riwu secara resmi menggelar Musyawarah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di kantor desa Jumat 06 Maret 2026.
Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), staf desa, Ketua RT, Linmas, Kader Posyandu, Bidan Desa, dukun terlatih, hingga tokoh masyarakat.
Sinergi ini menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal anggaran desa. Apalagi rapat ini menjadi momentum krusial dalam menentukan arah pembangunan desa satu tahun ke depan.
Kepala Desa Golo Riwu Ignasius Didimus Loyola Mense, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan desa dengan program prioritas pusat.
Fokus utama anggaran tahun ini kata dia, diarahkan pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penguatan ekonomi kerakyatan melalui lembaga desa.
Selain itu ada juga Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dukungan penuh terhadap program kesehatan nasional untuk menekan angka stunting.
“Kerja kolaborasi di setiap bidang adalah kunci. Pemberdayaan masyarakat bukan lagi sekadar program, tapi nafas dari setiap pembangunan yang kita laksanakan,” ungkap Edo sapaan Ignasius
Edo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme warga yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan selama ini. Mari kita kawal bersama APBDes ini demi kemajuan Golo Riwu,” pungkasnya
Selain itu, Ketua BPD Golo Riwu Yohanes Sintus, memberikan catatan evaluasi bagi kinerja pemerintah desa.
Dia menyoroti tiga poin utama demi perbaikan birokrasi desa di antaranya keterbukaan Informasi.
“Masyarakat berhak tahu setiap detail penggunaan dana desa,” kata dia
Selain itu kata dia, perlunya ada kontrol publik sebagai bentuk tanggungjawab masyarakat agar lebih aktif mengawasi proses pembangunan fisik maupun non-fisik.
“Perlu juga adanya evaluasi berkala. Setiap kegiatan harus memiliki output yang jelas dan terukur,” pintanya
Untuk diketahui, dalam musyawarah tersebut, peserta rapat menyepakati bahwa prioritas Dana Desa (DD) tahun 2026 akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat sebagai bagian meningkatan kapasitas dan ekonomi warga.
Hal lain yaitu penataan lingkungan untuk menciptakan desa yang bersih dan sehat. Dan sektor kesehatan untuk meningkatan layanan kesehatan dasar di tingkat desa.
Musyawarah diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Musyawarah tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kekeluargaan.
Penulis: Sello Jome