Labuan Bajo, VoxNTT.com – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menghadiri pertemuan strategis bersama para uskup se-wilayah Provinsi Gerejawi Ende dan para bupati se-daratan Flores dan Lembata di Seminari Tinggi Interdiosesan St. Petrus Ritapiret, Nita, Maumere, Kamis, 12 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Endi memaparkan kondisi sejumlah sektor strategis di Kabupaten Manggarai Barat yang berkaitan dengan tema pertemuan, yakni peningkatan ekonomi umat, persoalan migrasi dan perantauan, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di rantau.
Bupati yang akrab disapa Edi itu mempresentasikan visi kolaboratif antara Gereja dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Ia menyebut perekonomian Manggarai Barat menunjukkan capaian positif dengan pertumbuhan mencapai 6,11 persen pada 2025, menjadikannya salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut. Namun, menurut dia, angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kesejahteraan masyarakat.
“Sebagian besar masyarakat Manggarai Barat masih menggantungkan hidup pada sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 0,54 persen, sehingga banyak produk lokal yang dipasarkan masih dalam bentuk bahan mentah,” ungkapnya.
Kondisi itu, kata dia, mencerminkan struktur ekonomi yang masih memerlukan transformasi agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar.
Endi juga menyoroti dua sektor strategis yang dinilai memiliki prospek signifikan bagi perekonomian daerah. Pertama adalah sektor pariwisata yang berkembang pesat sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas nasional.
Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 411.349 orang pada 2024 menjadi 500.008 orang pada 2025, yang membuka peluang ekonomi bagi komunitas lokal.
Sektor kedua adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp 400 miliar di Manggarai Barat. Program tersebut membuka peluang bagi petani, nelayan, dan peternak lokal untuk terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.
“Tantangannya adalah memastikan bahwa masyarakat lokal dapat mengambil peran yang lebih besar sebagai pelaku ekonomi sehingga berbagai peluang tersebut memberikan manfaat nyata,” tegas Bupati Endi.
Ia juga menekankan bahwa peluang ekonomi tidak akan berdampak besar tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai. Karena itu, pendidikan, terutama pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menjadi faktor penting.
Menurut dia, saat ini NTT memiliki 364 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan lebih dari 43 ribu siswa, termasuk 19 SMK di Manggarai Barat. Namun kualitas pembelajaran, fasilitas praktik, dan keterhubungan dengan dunia usaha dinilai masih perlu diperkuat.
Dalam konteks tersebut, Endi menilai pendidikan Katolik memiliki warisan historis kuat dalam membangun kualitas sumber daya manusia di NTT. Meski demikian, pendidikan Katolik juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kesejahteraan guru yang terbatas, hingga berkurangnya jumlah siswa di sekolah-sekolah pedesaan.
“Pendidikan Katolik memiliki peluang untuk memperkuat perannya melalui pengembangan pendidikan berbasis keterampilan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Gereja, dan dunia usaha, pendidikan Katolik dapat terus relevan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga menyarankan pengembangan model sekolah Katolik yang memperoleh dukungan tata kelola dan pembiayaan dari pemerintah sebagai sekolah Katolik negeri sebagai salah satu solusi berkelanjutan.
Selain itu, Endi menyinggung isu migrasi yang menjadi fenomena sosial kuat di NTT. Ia mengakui migrasi dapat menjadi penopang ekonomi keluarga, tetapi juga menyoroti risiko perdagangan orang dan praktik perekrutan ilegal.
“Ketika kesempatan ekonomi semakin terbuka dan masyarakat memiliki keterampilan memadai, migrasi tidak lagi terjadi karena keterpaksaan, tetapi menjadi pilihan yang dilakukan secara lebih sadar dan bermartabat,” ujarnya.
Menurut dia, pencegahan praktik migrasi tidak aman membutuhkan kerja sama antara pemerintah, Gereja, dan berbagai unsur masyarakat, terutama melalui peningkatan kesadaran di tingkat komunitas serta pengawasan terhadap jalur perekrutan tenaga kerja.
Ia menilai Gereja memiliki kedekatan kuat dengan kehidupan masyarakat hingga tingkat komunitas melalui berbagai karya pastoral, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan.
“Umat bagi Gereja adalah masyarakat bagi pemerintah. Ketika Gereja dan pemerintah berjalan bersama dalam melayani manusia yang sama, harapan untuk membangun masa depan masyarakat yang lebih baik akan semakin terbuka,” kata Ketua DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur itu.
Di akhir paparannya, Endi mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekonomi masyarakat, meningkatkan relevansi pendidikan, serta memastikan migrasi yang aman dan bermartabat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di NTT.
Penulis: Sello Jome