Kupang, Vox NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru dilantik, Emanuel Melkiades Laka Lena, mendapat tantangan besar dalam 100 hari kerjanya untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTT.
Tantangan ini disampaikan oleh Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa, yang menyoroti maraknya dugaan korupsi berjamaah di beberapa BUMD, seperti Bank NTT, PT Flobamor, PT Jamkrida, dan PT Bolok.
“Sudah saatnya Pemprov NTT melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan pengelolaan SDM di BUMD milik daerah. Dugaan korupsi yang melibatkan banyak pihak harus segera diungkap dan dibereskan,” ujar Gabriel pada konferensi pers yang digelar, Kamis, 20 Februari 2025.
Gabriel menegaskan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional, diperlukan orang-orang yang berintegritas, inovatif, dan kreatif dalam mengelola BUMD, bukan mereka yang terjebak dalam praktik kolusi dan nepotisme.
“Harapannya, BUMD yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat menjadi entitas yang melayani rakyat dengan prinsip transparansi dan jauh dari praktik KKN,” kata Gabriel.
Gabriel juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sosial-ekonomi NTT yang masih terpuruk, dengan sejumlah masalah besar seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan perampokan hak-hak ekonomi rakyat NTT.
“Kami ingin agar suara rakyat NTT yang selama ini tertindas bisa didengar. Keberlanjutan pembangunan di NTT sangat bergantung pada integritas para pemimpinnya,” tegasnya.
KOMPAK Indonesia juga menyampaikan tiga poin penting dalam dukungannya terhadap langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Gubernur NTT.
Pertama, Implementasi Meritokrasi: Gubernur NTT diminta untuk menerapkan pola meritokrasi dalam pemilihan pejabat struktural, terutama kepala dinas dan perangkat birokrasi lainnya.
Penunjukkan pejabat harus didasarkan pada kemampuan dan integritas, bukan pada dasar kolusi atau nepotisme.
Kedua, Audit Menyeluruh BUMD: Kompak Indonesia mendesak Gubernur NTT untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan sumber daya manusia di BUMD milik Pemprov NTT, termasuk Bank NTT, PT Flobamor, PT Jamkrida, PT Bolok, dan perusahaan milik daerah lainnya, sebagai bagian dari program 100 hari kerja.
Ketiga, indak Lanjut Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat: Gubernur NTT diminta untuk berkolaborasi dengan Presiden RI dan pihak terkait di pusat guna mencopot pimpinan Forkopimda yang terindikasi memperkaya diri sendiri dan kolega mereka dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat NTT.
Pada hari yang sama, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik seluruh kepala daerah non-sengketa yang terpilih dalam Pemilu 2024, termasuk Gubernur NTT yang baru.
Penulis: Ronis Natom