Huru-hara politik Kabupaten Manggarai Timur (Matim) sudah dekat. Pada bulan Agustus 2017, tahapan pilkada sudah dimulai. KPU Pusat mengumukan Pilkada serentak terjadi pada tanggal 27 Juni 2018. Itu berarti masing-masing kandidat harus serius memantapkan pasangan calon, tim kerja, sekretariat, dan lain sebagainya.
Di Matim, terdapat beberapa pasangan calon (paslon) dan issue bakal calon yang sudah tampak dan serius ingin maju dalam Pilkada Manggarai Timur 2018. Beberapa paket paslon sudah mulai tebar pesona. Mereka memasuki ruang publik dengan cara dan strateginya masing-masing.
Paket ASET (Andreas Agas-Stefanus Jaghur), Paket NERA (Bonefasius Uha-Fransiskus Anggal), Paket SARNAS (Fransiskus Sarong-Yohanes Nahas) dan Paket TABIR (Tarsisius Sjukur Lupur-Yosep Biron Aur) sudah menghiasi lajur-lajur publik di Matim.
Paket-paket politik tersebut dianggap serius mengurus politik menuju Pilkada Matim 2018. Paket ASET, SARNAS dan TABIR akan ikut Pilkada Matim 2018 melalui jalur partai poltitik. Sedangkan Paket NERA melalui jalur independen.
Sementara itu, didengar pula Paket RASUL (Paskalis Sirajudin-Luko Modo) dan Paket WIDANG (Wilibrodus Nurdin Bolong-Syahdan Odom Yohanes). Tetapi dua paket tersebut masih belum dianggap serius secara publik. Paket RASUL dan WIDANG hanya dianggap sebagai “meme-politik” karena hanya ada di media sosial (Facebook). Lalu Kapolres Manggarai yang baru, AKBP Marselis Sarimin diisukan akan maju pada Pilkada Matim 2018, tetapi pasangan wakilnya belum diketahui.
Puzzle Parpol
Paket NERA memilih jalur independen dalam Pilkada Matim 2018. Jumlah KTP yang harus dikumpulkan oleh Paket NERA adalah 6,5% sampai10% dari jumlah DPT Pilkada Matim sebelumnya (pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2015). Itu berarti dukungan KTP sah yang harus dikumpulkan adalah kurang-lebih 18.300 KTP. Jumlah KTP dan meterai per desa harus segera diselesaikan sebab pendaftaran paslon dimulai dari paket jalur independen.
Karena kesadaran politik kian cerdas, maka usaha mendapatkan KTP tidaklah mudah. Tim sukses Paket NERA harus melakukan pendekatan-pendekatan taktis dan jujur untuk mendapatkan KTP. Apabila tidak demikian, jumlah suara akan hilang pada saat verifikasi faktual.
Sementara itu, AKBP Marselis Sarimin, putra terbaik Manggarai Timur, yang akan dikabarkan akan maju dalam Pilkada Matim juga akan memilih jalur independen. Seperti Paket NERA, usaha mendapatkan kurang lebih 18.300 buah KTP harus segera dilakukan disela-sela kesibukanya sebagai Kapolres Manggarai.
Jika berhasil jadi kandidat, Kapolres Manggarai hanya bertugas selama 6 bulan terhitung dari pelantikannya (pada Maret 2017) hingga Tahap Awal Pilkada Matim 2018 (pada Agustus 2017). Sebab menurut Undang-Undang Pilkada, anggota TNI, Polri, PNS dan anggota legislatif harus mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai calon (pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015) .
Berbeda dengan itu, Wakil Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas, SH., M.Hum hanya mengundurkan diri selama masa kampanye Pilkada Matim 2018. Andreas Agas bersama Stef Jaghur yang siap maju melalui Paket ASET melalui jalur parpol. Sebagai Ketua DPP Partai PAN Kabupaten Manggarai Timur, Paket ASET mengantongi 3 (tiga) kursi. Komunikasi dan kedekatan dengan Partai PBB dan PKS, Paket ASET akan mengantongi 7 (tujuh) kursi.
Seperti Paket ASET, pasangan Frans Sarong-Yohanes Nahas (Paket SARNAS) juga mengantongi Partai Golkar (3 kursi DPRD ) untuk maju pada Pilkada Matim 2018. Sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Nahas bersama Frans Sarong harus melobi parta-partai lain untuk mendapatkan dukungan. Paket SARNAS juga harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencapi syarat minimal 6 kursi dukungan DPRD Manggarai Timur.
Paket TABIR juga demikian. Sebagai Ketua partai PKB Kabupaten Manggarai Timur, Tarsi Syukur mendapat dukungan dari Pimpinan Pusat PKB. Akan tetapi, Paket TABIR harus mencari partai koalisi lain untuk mendapatkan dukungan 4 kursi atau lebih DPRD Manggarai Timur.
Zig-Zag Politik
Hingga saat ini, koalisi partai yang nyaris rampung adalah Paket ASET. Paket ASET akan mendapatkan 7 kursi dukungan DPRD Manggarai Timur. Koalisi tersebut adalah partai PAN, PKS (2 kursi DPRD) dan PBB (2 kursi DPRD). Kader-kader terbaik ketiga partai tersebut sudah melakukan sosialisasi untuk memenangkan Paket ASET pada Pilkada Matim 2018.
Pada tingkat Provinsi NTT, partai PKS mendapatkan 2 kursi; Partai PBB tidak ada wakilnya di DPRD Provinsi NTT. Itu berarti Pilgub NTT 2018 tidak menjadi perhatian kedua partai tersebut. Partai PKS dan PBB akan fokus memenangkan pasangan Andreas Agas-Stef Jaghur di Pilkada Matim 2018.
Sebagai incumben, Andreas Agas melalui Paket ASET memiliki bergaining position politik menguntungkan. Setidaknya, sebagai wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur selama dua periode. Popularitas Andreas Agas cukup Tinggi. Paket ASET dianggap cukup kuat untuk Pilkada Matim 2018.
Posisi itulah yang bisa menarik Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk melakukan pendekatan dengan Paket ASET. Tujuannya adalah koalisi utuh Partai PAN (5 kursi DPRD Provinsi) dari provinsi hingga kabupaten. Tentu kepetingannya untuk kemenangan Pilgub NTT 2018 dari Paket Eston-Christ (Partai Gerindra, 8 kursi DPRD Provinsi) dan Benny Kabur Harman (Partai Demokrat, 8 kursi DPRD Provinsi).
Itu berarti jika koalisi Pilgub NTT hinggi Pilkada Matim 2018 antara Partai PAN dan Demokrat, maka Partai Gerindra akan beralih ke paslon lain, yakni Paket SARNAS atau TABIR. Demikian pun halnya dengan koalisi Partai PAN dan Gerindra. Semua itu bertantung pada “deal-deal” politik dan kegesitan maneuver politik elite-elite parpol.
Karena Paket WIDANG masih dianggap “meme-politik” di Pilkada Manggarai Timur 2018, maka Partai PDIP Manggarai Timur yang diketuai Wilibrodus Nurdin hanya akan fokus pada Pilgub NTT 2018. Boleh jadi mesin parpol hanya akan bekerja untuk memenangkan paslonya di Pilgub NTT 2018.
Sementara untuk Pilkada Matim 2018, kader PDIP kabupaten akan tersebar di beberapa paket politik seturut kedekatan dan kepentingan Pileg 2019. Atau mungkin pada saatnya, Partai PDIP akan merapat ke Paket ASET karena sentimen wilayah “Poco Ranaka-Lamba Leda” (dari Poco Pene-Nanga Lirang). Terhitung juga luka politik setelah perpecahan “WINTAS” pasca Pilkada Matim 2013.
Racikan politik di atas bisa saja berubah seturut maneuver dan kepentingan politik. Akan ada yang tereliminasi, akan ada pula yang melenggang di gelanggang politik Pilkada Matim 2018. Pemikir politik Dankwart Rustow pernah menulis “the very process of democracy institutes a double process of Darwinian selectivity in favor of convinced democrats: one among parties in general elections and the other among politicians vying for leadership within these parties” (Carrie Manning, 2008). Jelasnya, dari setiap maneuver politisi dan kepentingan parpol, ada seleksi politik Dawinian untuk demokrasi yang semakin adil.
Maneuver
Ruang politik Matim akan berujung lebih menarik bila masing-masing elite politik bergeliat melakukan maneuver-maneuver politik. Masih tersisa partai Nasdem, PKPI dan Hanura yang bisa dilobi untuk mengusung Paket politik tertentu. Ketiga partai tersebut cukup berakar di masyarakat. kader-kadernya sangat berpengaruh sebagai vote-getter.
Akan tetapi politik koalisi juga harus berhati-hati dan politis sebab hasil Pilkada Matim cukup berdampak pada raihan suara pada Pileg 2019. Dari berbagai anteseden politik Pileg, kekausaan legislatif berpengaruh cukup signifikan pada tingkat elektabilitas caleg.
Dengan kata lain, setiap maneuver politis pasti berdampak politik. Dalam setiap maneuver itu, segala kemungkinan bisa terjadi. Tak ada kepastian pada politik, sebab politik sedang dimengerti sebagai “the art of possible”. Tetapi satu yang diraih, yaitu keuntungan politik dari kemenangan Pilkada.
Politik Pilkada memang dalam koridor demokrasi menuju kemenangan politik. Akan tetapi setiap menuever politik di dalamnya harus adil dan berbudaya. Setidaknya masing-masing geliat politik harus selaras dengan undang-undang. Dengan begitu, pesan kemenangan (winning message) yang akan disampaikan adalah demokrasi politik untuk Manggarai Timur yang semakin sejahtera.
Alfred Tuname:
Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia)