Oleh: Aprianto Piterson Hadjaweo
Mahasiswa Ilmu Politik Undana
Ada pemandangan menarik ketika gerbang birokrasi Indonesia mulai dimasuki oleh Generasi Z. Mereka datang dengan membawa laptop, menguasai AI, paham tren media sosial, dan tentu saja, membawa idealisme bahwa birokrasi bisa diubah. Pemerintah pun bangga menyebut mereka sebagai “ASN Digital” atau “Pegawai Masa Depan”.
Namun, dua atau tiga tahun setelah mereka mengenakan seragam dinas, fenomena yang terjadi justru paradoks: banyak dari anak-anak muda cerdas ini justru terjebak dalam lumpur budaya lama.
Alih-alih menjadi agen perubahan, sebagian besar justru memilih “beradaptasi” dengan cara yang salah: menjadi penjilat struktural, sibuk mengurus citra di depan pimpinan, dan ikut-ikutan latah dengan budaya absurd birokrasi feodal.
Pertanyaannya, apakah Gen Z gagal mengubah birokrasi? Atau justru birokrasi kita yang terlalu tangguh untuk “menghancurkan” mental Gen Z?
Fenomena “Skena” vs “Sowan”
Baru-baru ini, media sosial ramai membahas fenomena “Kabinet Merah Putih” dan gaya komunikasi para pejabat baru. Ada juga tren di TikTok dan X (Twitter) tentang anak-anak magang atau CPNS baru yang curhat mengenai budaya kerja di instansi pemerintah. Keluhan mereka hampir seragam: “Disuruh pintar, tapi kalau lebih pintar dari atasan malah dimusuhi.”
Ini bukan isapan jempol. Di lingkungan pemerintahan, ada kode etik tidak tertulis yang lebih kuat daripada aturan resmi: budaya ewuh-pangkuh atau sungkan. Seorang Gen Z yang terbiasa dengan budaya diskusi setara di kampus atau komunitas, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa menyampaikan ide berbeda di depan rapat dianggap “melawan atasan”.
Fenomena paling nyata adalah minimnya ruang diskusi sehat di internal birokrasi. Banyak ASN muda yang mengeluhkan bahwa meeting di kantor lebih sering menjadi ajang “mendengarkan wejangan” satu arah, bukan brainstorming.
Ketika anak muda mencoba mengusulkan efisiensi melalui aplikasi atau platform digital, sering kali jawaban yang keluar dari mulut atasannya adalah, “Kamu belum paham situasi di sini, Dek. Jangan sok tahu.”
Akibatnya, banyak ASN Gen Z yang akhirnya memilih quiet quitting: datang, diam, mengerjakan administrasi seadanya, lalu pulang. Idealisme mereka mati pelan-pelan, dikalahkan oleh sistem yang menghargai loyalitas buta daripada produktivitas.
Fenomena “Asal Bapak Senang” Versi Digital
Sisi paling ironis dari masuknya Gen Z ke birokrasi adalah bagaimana mereka justru menjadi “mesin” baru dalam budaya pencitraan. Contoh paling relevan adalah fenomena media sosial pejabat.
Kita tahu banyak Kepala Dinas, Bupati, atau Menteri kini gencar membangun citra di Instagram atau TikTok. Lalu siapa yang mengerjakan? Tentu saja anak-anak muda (Gen Z/Milenial) di bidang Humas dan Protokol.
Namun, yang terjadi sering kali bukanlah komunikasi publik yang substantif, melainkan menjilat atasan secara digital. Energi anak muda dihabiskan untuk membuat video pimpinan yang disorot kamera ala sinematik, membuat caption puitis, atau memoles wajah pimpinan agar terlihat good looking di media sosial. Sementara itu, rakyat di lapangan masih kesulitan mengurus surat keterangan miskin karena sistemnya masih manual.
Dalam banyak kasus, kemampuan digital ASN muda justru dieksploitasi untuk membangun “altar pemujaan” bagi para pejabat, bukan untuk mempercepat pelayanan publik. Ini adalah bentuk baru dari Asal Bapak Senang (ABS) versi 4.0: pimpinan senang karena fotonya bagus, sementara Gen Z tersebut merasa “dipakai” tetapi tidak berdaya menolak.
Budaya Kerja Kuno di Tengah Fasilitas Modern
Kejutan budaya terbesar bagi Gen Z adalah ketidakmampuan birokrasi untuk membedakan antara jam kerja dan ketersediaan fisik. Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi bukti bahwa ASN bisa bekerja secara fleksibel (Work From Anywhere).
Namun, begitu pandemi usai, banyak instansi langsung mencabut fleksibilitas itu. Muncul lagi aturan apel pagi, absen fingerprint, dan larangan bekerja dari rumah. Bagi Gen Z yang terbiasa menyelesaikan pekerjaan berdasarkan deadline dan hasil (output), pola pikir ini dianggap kuno.
Contoh kecilnya adalah viralnya beberapa curhatan pegawai muda yang menyelesaikan laporan keuangan atau desain publikasi hanya dalam 2 jam di laptop, tetapi dianggap “tidak kerja” oleh seniornya karena duduknya tidak di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Birokrasi kita masih mengukur kinerja dari berapa lama duduk, bukan berapa cepat dan bagus hasil kerja. Ini adalah benturan fundamental. Dunia korporasi modern sudah bergerak ke arah outcome-based, sementara pemerintahan masih setia pada present-based (kehadiran fisik).
Saatnya Birokrasi Berhenti “Menjinakkan” Anak Muda
Tulisan ini bukan untuk memuja Gen Z sebagai manusia sempurna. Justru sebaliknya, kelemahan Gen Z seperti keinginan untuk work-life balance yang berlebihan atau mental strawberry sering menjadi alasan bagi para senior untuk meremehkan mereka.
Namun, ada baiknya kita mulai jujur: Masalah terbesar birokrasi bukan pada siapa yang mengisi kursi (Gen Z, Milenial, atau Boomer), melainkan pada budaya yang menolak perubahan.
Jika birokrasi terus menghargai “bapakisme”, menjadikan pimpinan sebagai raja kecil, dan mematikan keberanian anak muda untuk menyampaikan ide, maka regenerasi tidak akan menghasilkan apa-apa. ASN Gen Z tidak akan pernah menjadi “pembaharu”, melainkan hanya menjadi “pengganti orang lama dengan wajah lebih muda”.
Pemerintah saat ini sedang gencar membangun citra sebagai negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Ambisi itu akan sia-sia jika ruang-ruang rapat di kantor OPD masih dipenuhi oleh anak muda yang takut bersuara, sibuk mengangguk, dan hanya berani mengkritik lewat akun anonim di media sosial.
Sudah saatnya pejabat tinggi, dari tingkat Kementerian hingga Kepala Daerah, membuka ruang psikologis yang aman bagi ASN muda. Jangan tanya kenapa inovasi tidak lahir, jika suara saja dianggap pembangkangan.
Birokrasi harus berhenti mencetak Gen Z menjadi “priyayi-priyayi muda” yang penuh basa-basi. Biarkan mereka bekerja. Biarkan mereka berpikir. Dan yang terpenting, biarkan mereka sesekali membantah atasannya selama data yang mereka bawa benar dan tujuannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk merusak tatanan.
Karena Indonesia tidak butuh anak muda yang pintar membuat video pencitraan untuk pimpinannya. Indonesia butuh anak muda yang berani membongkar sistem yang sudah terlalu lama berpura-pura sehat.