Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»DPRD Matim Dorong Agar Gaji Bosda Diterima di Setiap Ibu Kota Kecamatan
Regional NTT

DPRD Matim Dorong Agar Gaji Bosda Diterima di Setiap Ibu Kota Kecamatan

By Redaksi24 Januari 20182 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Aven Peding
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Borong, Vox NTT– Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Aven Peding mendorong agar gaji Bosda dari guru-guru komite SD dan SMP diterima di setiap ibu kota kecamatan.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan guru-guru yang terpaksa harus datang ke Borong, ibu kota Matim untuk menerima gaji Bosda setiap tiga bulannya.

Jarak tempuh yang begitu jauh, ditambah lagi topografi Kabupaten Matim yang cukup menantang membuat para guru tak jarang mengeluh jika datang ke Borong.

Aven sendiri meragukan, jika penerimaan gaji Bosda terus dilakukan di Borong maka konsentrasi para guru di sekolah terganggu.

Sebab, mereka terpaksa harus meninggalkan sekolah dalam satu hingga dua hari, bahkan lebih untuk datang menerima gaji di Borong.

“Apalagi Borong ini kan jauh. Itu hal teknis yang tidak terlalu sulit, diatur misalnya tanggal segini terima gaji mereka, fokus di ibu kota kecamatan saja,” kata Aven kepada VoxNtt.com di Borong, Jumat, 19 Januari 2018 lalu.

Karenanya, politisi NasDem itu meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Matim segera memikirkan keluhan para guru komite tersebut.

Menurut dia, salah satu solusinya di setiap kecamatan sudah ada UPTD. Jika ada jadwal gajian Bosda, tinggal kepala dinas PK Matim mengutus bawahannya membawa administrasi di setiap ibu kota kecamatan.

“Itu tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana si kepala dinas atau bendaharanya mengatur,” kata Aven.

 

Penulis: Adrianus Aba

Kabupaten Manggarai
Previous ArticleBanjir di Nangapanda, Empat Rumah Hanyut
Next Article Soal Korupsi di Matim, John Nahas vs Niko Martin Saling Serang

Related Posts

Polsek Amarasi Timur dan Pemerintah Kecamatan Tinjau Lokasi Kebakaran Rumah Warga di Pakubaun

6 Juni 2026

‘Gema Mabar’ Diluncurkan, Pemkab Manggarai Barat Fokus pada Ketahanan Pangan hingga Pariwisata Berkelanjutan

2 Juni 2026

Maju Pilkades Loce, Wilibrodus Rian Usung Penguatan Pertanian hingga Wisata Budaya

1 Juni 2026
Terkini

Karya untuk Makan dan Minum dalam Persekutuan Tubuh dan Darah Kristus

7 Juni 2026

Gabriel Goa Desak Penuntasan Kasus TPPO Mariance Kabu dan Yuliana Dopo

6 Juni 2026

Ahli Waris Yakin PN Kupang Putus Objektif Gugatan Peralihan Sertifikat dan Rumah

6 Juni 2026

Polsek Amarasi Timur dan Pemerintah Kecamatan Tinjau Lokasi Kebakaran Rumah Warga di Pakubaun

6 Juni 2026

Peti Persembahan vs Peti Mati

6 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.