Ruteng, Vox NTT- Anggota DPRD Manggarai Eber Ganggut ikut menyoroti wacana pemindahan SDN Romang, Desa Kajong ke Mbang, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat.
Menurut Eber, Pemda Manggarai tidak boleh mewacanakan pemindahan lokasi sekolah yang sudah definitif tersebut.
Tugas pemerintah adalah membangun infrastruktur, baik fasilitas pendidikan seperti ruang kelas baru, ruang perpustakaan dan ruang guru yang memadai.
Kemudian fasilitas penunjang lain seperti jalan dan jembatan sebagai akses untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak.
“Setahu saya SDN Romang saat ini sudah berjalan dan bahkan statusnya sudah defenitif. Saya sepakat seperti yang di sampaikan saudara saya Silvester Nado di beberapa media dan saat rapat di ruang paripurna,” ujar Eber kepada VoxNtt.com, Sabtu (29/05/2021).
Eber menjelaskan, pendidikan merupakan aset berharga bagi setiap orang. Sebab itu, negara wajib hadir untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi setiap warganya.
Jika pemerintah daerah ingin memindahkan lokasi SDN Romang, Desa Kajong ke Mbang, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat, maka tentu harus melalui kajian yang matang.
“Setiap rencana pembangunan sekolah baik SD/SMP yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, termasuk SDN Romang, Desa Kajong tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan telah melakukan kajian, baik kajian akademis, sosial maupin yuridis,” jelas politisi PAN itu.
“Begitu juga dengan status tanah dan dukungan sosila masyarakat, masa pemerintah mau mentahkan kembali hasil kajiannya sendiri,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eber juga membeberkan data tahun 2020 terkait rasio jumlah sekolah dan penyebaran penduduk. Lalu, rasio jumlah ruang kelas dan murid. Dan, rasio jumlah murid dan guru
Menurut dia, data tersebut sudah sangat baik, kendati memang rata-rata lama sekolah masih di bawah rata-rata lama sekolah nasional 9 tahun.
Problemnya, menurut Eber, sistem perencanaan pembangunan sekolah dan distribusi guru tidak memenuhi standar kebutuhan yang baik.
Pembangunan sekolah dan pendistrubusian guru cenderung berada pada wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya terjadi disparitas yang menyebabkan masih banyak sekolah yang teriak tentang kekurangan guru dan ruang kelas
“Prinsipnya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan wacana pemindahan lokasi SDN Romang ke Mbang tidak menyebakan resitensi dan konflik sosial di masyarakat,” tegasnya.
“Masa pemerintah sekarang mau mentahkan kembali kebijakan pemerintah terdahulu,” imbuh Eber.
Sebelumnya, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit sudah menyampaikan alasan rencana pemindahan tersebut dalam rapat paripurna ke-II DPRD Manggarai, Kamis (27/05/2021).
“Ada masyarakat dari Mbang, Kalo dan Maras yang minta agar lokasi sekolah (SDN Romang) dipindahkan ke Mbang,” kata Bupati Nabit saat sidang paripurna tersebut.
Menurut dia, di balik permintaan masyarakat tersebut ada beberapa alasan mereka.
Pertama, kata dia, lokasi di Maras yang merupakan tempat SDN Romang sangat curam. Itu berarti kurang strategis untuk pengembangan sekolah ke depan.
Kedua, akses jalan menuju SDN Romang cukup susah karena ada kali.
Ketiga, lokasi di Mbang sangat rata atau strategis untuk pengembangan sekolah ke depannya.
“Kan saya sudah turunkan tim untuk lihat. Untuk bisa atau tidaknya,” ujar Bupati Nabit kepada wartawan usai sidang paripurna tersebut.
Sebelumnya, Anggota DPRD Manggarai Silvester Nado mengendus ada kepentingan politik di balik pemindahan SDN Romang ke Mbang tersebut.
“Itu kan terserah, itukan tanya dia (Silvester Nado) jangan tanya saya kepentingan itu, tanya dia,” respons Bupati Nabit saat menyentil tentang pernyataan Silvester sebelumnya.
Respons Bupati Nabit tersebut kembali melahirkan sejumlah pertanyaan dari Anggota DPRD Manggarai Silvester Nado.
“Siapa yang menyerahkan lokasi di Romang? Apakah masyarakat Mbang, Kalo, dan Maras tidak mengambil bagian dalam penyerahan tanah tersebut?” tanya Silvester.
Ia menjelaskan, tanah yang menjadi lokasi tambahan ruangan kelas (TRK) dan sekarang menjadi SDN Romang adalah milik warga dari Kalo.
Karena kesepakatan bersama, warga kemudian secara swadaya membeli tanah tersebut untuk dijadikan lokasi sekolah. Apalagi saat itu masyarakat di Mbang tidak menyediakan lahan.
“Kenapa baru sekarang mereka (masyarakat Mbang) tiba-tiba sudah menyiapkan lahan?” tukas politisi Demokrat itu.
Silvester menambahkan, jika lahan tersebut sangat curam lantas mengapa warga menyerahkannya kepada Pemda Manggarai untuk dijadikan lokasi bangunan sekolah.
“Seharusnya tim survei dari dinas harus bertanggung jawab dengan penentuan lokasi ini,” katanya.
Kemudian, kata dia, jika mempersoalkan ada kali lantas mengapa Pemkab Manggarai tidak menyediakan infrastruktur sehingga aksesnya lebih mudah.
Menurut Silvester, pemerintah punya tanggung jawab moril untuk hadir di sana, terutama dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan.
“Karena menurut saya persoalannya tidak akan selesai kalau sekedar pindah sekolah. Bagaimana dengan akses anak-anak sekolah yang menetap di wilayah Romang dan sekitarnya? Tetap kali yang sama pasti mereka lewati,” imbuh Silvester.
Lokasi di Romang menurut dia, masih layak dijadikan tempat untuk membangun gedung. Sebab itu, ia meminta Pemda Manggarai harus hadir di sana.
“Kalau memang lahannya curam kita bisa mobilisasi alat berat untuk gusur lokasi tersebut. Sekali pindah lokasi sekolah tidak menjawab persoalan yang di masyarakat. Karena kondisi riil sudah ada pro dan kontra,” tegas alumni PMKRI itu.
Jalan yang terbaik di balik persoalan tersebut menurut Silvester, segera melakukan peningkatan status ruas jalan dari Kampung Wangkal menuju Mbang. Pemerintah wajib membamgun gorong-gotong atau jembatan di kali agar akses transportasi lancar.
“Sejak 2019 setelah diresmikan dari TRK menjadi SDN tidak ada persoalan. Mungkin kondisi hari ini juga ada baiknya supaya kita mulai berpikir untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan, sampai saat ini wilayah di sekitar SDN Romang belum tersentuh oleh program infrastruktur. Buktinya, higga kini masih jalan tanah dan belum ada peningkatan.
“Kalau yang dipersoalkan karena kali mengapa Pemda tidak buka mata untuk menyediakan infrastruktur sehingga memudahkan akses peserta didik dari Mbang menuju SDN Romang,” pungkas Silvester.
Penulis: Leo Jehatu
Editor: Ardy Abba