Oelamasi, Vox NTT- Perawat non ASN dan lulusan perawat belum bekerja mengikuti sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi NTT dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkianus Laka Lena, Rabu (22/12/2021).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Kantor Bupati Kupang itu dihadiri oleh 150 orang peserta.
Mereka merupakan lulusan dan yang akan lulus dari institusi tinggi keperawatan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI) Nusa Tenggara Timur.
Terpantau, kegiatan dibuka oleh Ketua DPW PPNI NTT Aemilianus Mau didamping oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi NTT.
Riza selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam materinya menyampaikan manfaat dan jaminan yang diperoleh saat bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Manfaat yang diterima antara lain ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun,” jelas Riza.
Diskusi bersama peserta dimoderasi oleh Wakil Ketua bidang OKK, Sabinus B. Kedang.
Diskusi berlangsung partisipatif. Dalam diskusi terbuka bahwa peserta juga diberikan iuran gratis selama 3 bulan jika ingin bergabung ke BPJS Ketenagakerjaaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkianus Laka Lena dalam materinya menjelaskan tentang peluang perawat di luar negeri.
Melki sendiri diminta untuk mencari perawat yang siap untuk bekerja di luar negeri yaitu di Jerman.
“Tentunya perlu dipersiapkan adalah bahasa, soal skill perawat di Indonesia khususnya di NTT sudah tidak diragukan lagi,” kata Melki.
Perhatikan Nasib Perawat
Ketua DPW PPNI NTT Aemilianus Mau meminta kepada DPR dan pemerintah agar memperhatikan nasib perawat yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun.
“Perlu memberikan perhatian pada kesejahteraan perawat, karena masih banyak perawat yang bekerja secara sukarela,” katanya.
Merespons permintaan itu, Melki mengatakan dengan adanya kesempatan berkarir sebagai perawat di luar negeri, diharapkan PPNI sebagai wadah pusat pengembangan dan persiapan perawat untuk menjawab peluang tersebut.
Melki mengharapkan perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling banyak dan paling dekat dengan masyarakat dapat mengembangkan diri secara profesi dalam wadah PPNI.
Ia juga berjanji akan memberi perhatian khusus terhadap perawat yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Ince Sayuna akan memastikan tidak boleh ada lagi perawat yang bekerja secara sukarela dan tidak diperhatikan kesejahteraannya.
Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT itu mengaku sudah melihat itu melalui Perda Inisiatif yang sementara dirancang dan rencananya akan didiskusikan tanggal 27 Desember 2021 nanti.
Ince juga akan memastikan gaji tenaga perawat sesuai standar upah Minimum Provinsi (UMP) NTT.
Senada dengan Ince, Wakil Bupati Kupang Jefri Manafe merasa prihatin dengan kondisi perawat yang bekerja tanpa gaji.
Jerry pun berkomitmen ke depannya tenaga perawat bisa terserap dalam program pemerintah dalam intervensi gizi yaitu satu desa harus memiliki tenaga gizi, bidan dan satu perawat.
“Bahwa perawat yang telah selesai dan memiliki STR diharapkan bisa kembali ke desa agar bisa membangun kesehatan masyarakat di daerah asal masing-masing,” tandasnya.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba