Labuan Bajo, Vox NTT- Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengunjungi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/03/2022).
Ada ada sejumlah agenda Wapres Ma’ruf mengunjungi daerah yang memiliki kadal raksasa bernama Komodo itu. Salah satunya membuka The 2nd Asia International Water Week (AIWW) bersama dengan Presiden Asia Water Council, Dr. Jae-hyeon Park.
Kemudian, memimpin rapat progres penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemberdayaan UMKM di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Saat memimpin rapat, Wapres Ma’ruf mengaku bersyukur datang ke NTT yang kedua kalinya. Sebelum rapat itu, ia mengikuti acara Asia International Water Week (IAWW) yang ke-2.
Saat itu, ia sempat menyampaikan masalah yang dihadapi adalah sumber pengelola sumber air untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan air bersih untuk seluruh rakyat.
Menurut dia, akses terhadap air bersih sangat berkolerasi erat dengan tiga agenda besar pemerintah, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM dan penurunan angka stunting.
“Karena stunting itu memerlukan air bersih,” tutur Wapres Ma’ruf dalam rilis yang diterima VoxNtt.com.
Menurut dia, sanitasi menjadi problem yang dihadapi NTT dan beberapa daerah.
Karena itu, rapat tersebut juga membahas masalah pelayanan publik dan pemberdayaan UKM di NTT. Pelayanan publik ini merupakan salah satu urat nadi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Sebab, pelayan publik itu akan berpengaruh pada hal-hal yang sangat penting.
Ia kemudian menyentil tentang persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan merasa puas atau tidak puas oleh masyarakat tergantung pada pelayanan publik yang diberikan.
Kemudian, minat investasi pelaku ekonomi dan pengusaha juga berpijak pada kondisi pelayanan publik.
Jika pelayanan publik tidak baik, maka bisa saja menghambat orang untuk berinvestasi.
“Kemudian ini juga menunjukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi itu salah satu indikasinya ada pada pelayanan publik yang baik,” imbuh Wapres Ma’ruf.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri menyebut pada tahun 2021 pelayanan publik baru mencapai 50 persen dan tahun 2022 menjadi 52 persen.
“Yang tambah itu Kabupaten Tuban dan Kota Tebing Tinggi,” ungkap Wapres Ma’ruf.
Sementara kabupaten/kota di NTT baru ada soft launching di dua kabupaten yaitu Belu dan Ngada. Kedua kabupaten ini segera diajukan untuk diresmikan oleh Menteri PAN RB.
“Sebelum diresmikan jadi belum masuk di angka yang 52 itu dan yang lainnya segera bergegas menyelenggarakan MPP ini karena menurut Pepres itu wajib dilaksanakan dan merupakan hasil penilaian berbagai capaian indikator reformasi birokrasi yaitu sakit, otoritas SPP, kapabilitas aktif, indeks, FPBE termasuk kepatuhan standar,” paparnya.
Menurut Ombudsman, kata dia, masih banyak aspek yang perlu dibenahi pada mayoritas kabupaten di NTT.
Sebab itu, ia berharap MPP ini dijadikan sebagai pintu masuk untuk revitalisasi reformasi birokrasi.
“Itu merupakan salah satu prioritas program kita pada reformasi birokrasi. MPP ini supaya dijadikan pintu masuknya di seluruh NTT tentu melalui pelayanan publik yang berimbang. Itu menunjukan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” katanya.
Penulis: Ardy Abba