Ruteng, Vox NTT- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, RUU Kesehatan saat ini sedang dalam pembahasan antara DPR RI dengan pemerintah.
Melalui RUU ini, pemerintah mengusulkan tambahan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal menangani pasien darurat, Melki meminta para medis bekerja maksimal karena pengorbanan dan tanggung jawab mereka juga akan dilindungi Undang-undang.
Sebagai contoh jika ada pasien darurat yang meninggal dalam perawatan medis maka itu tidak bisa disalahkan, baik secara personal maupun hukum. Undang-Undang akan mengatur itu.
“Kami sudah sampaikan itu ke Mabes Polri dan juga Kejaksaan, bahwa medis tidak bisa disalahkan secara hukum jika ada pasien darurat yang meninggal sedang dalam perawatan medis,” ujar Melki dalam sambutannya saat acara peresmian Rumah Sakit Pratama Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Sabtu (16/09/2023) kemarin.
“Intinya pasien meninggal dalam perawatan tim medis. Jadi tidak bisa disalahkan secara hukum,” imbuhnya.
Melansir siaran pers Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI, juru bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril, Senin (24/04/2023), mengatakan dalam Undang-undang Kesehatan yang berlaku saat ini memang perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya masih belum maksimal.
BACA JUGA: Melki Laka Lena Terus Dorong Kemenkes Bangun Fasilitas Kesehatan di NTT
Untuk itu, dalam RUU Kesehatan akan diusulkan untuk ditambah beberapa hal.
“Jadi tidak benar informasi yang beredar kalau RUU menghilangkan perlindungan. Kita justru menambah,” kata Syahril.
Menurut dia, pasal-pasal perlindungan hukum ditujukan agar jika ada sengketa hukum, para tenaga kesehatan tidak langsung berurusan dengan aparat penegak hukum sebelum adanya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui sidang etik dan disiplin.
Terdapat beberapa pasal baru perlindungan hukum yang diusulkan pemerintah, antara lain:
Pertama, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang tertuang dalam Pasal 322 Ayat (4) DIM pemerintah.
Pasal ini mengatur tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif.
Kedua, perlindungan untuk peserta didik yang tertuang dalam Pasal 208E Ayat (1) huruf a DIM pemerintah.
Pasal ini mengatur peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan.
Ketiga, anti-bullying yang tertuang dalam dua pasal. Pasal 282 Ayat (2) DIM pemerintah mengatur tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
Pasal 208E Ayat (1) huruf d DIM pemerintah, mengatur peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.
Keempat, proteksi dalam keadaan darurat. Teruang dalam Pasal 408 Ayat (1) DIM pemerintah, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah berhak atas pelindungan hukum dan keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.
Dan tertuang dalam Pasal 448B DIM pemerintah, di mana tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak dipidana.
Selain itu, pasal-pasal perlindungan hukum yang saat ini berlaku di Undang-undang yang ada juga turut diadopsi dan tidak ada yang dikurangi, antara lain:
Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien, pada Pasal 282 Ayat (1) huruf a.
Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pada pasal 327.
Pemerintah menjamin pelindungan hukum bagi setiap orang dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana, pada Pasal 141.
Dalam keadaan tertentu, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, pada Pasal 296 Ayat (1).
Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit, pada Pasal 188.
Kontributor: Berto Davids
Editor: Ardy Abba