Oleh: Tian Rahmat, S.Fil
Tinggal di Boncukode Cibal
Janji Surga untuk “Memenangkan Suara” adalah sebuah kisah yang memikat tentang perjalanan seorang pemimpin politik yang berkomitmen untuk mengubah masyarakatnya melalui kekuatan suara rakyat.
Dalam kisah ini, karakter utama menghadapi tantangan besar dalam memenangkan dukungan publik dan meraih kejayaan politik.
Melalui konflik, intrik, dan pertarungan ideologi, ia bertekad membuktikan bahwa janji surga untuk memenangkan suara bukanlah sekadar slogan kosong, tetapi visi nyata untuk menciptakan perubahan yang berarti.
Kisah ini mempertanyakan integritas, kejujuran, dan kekuatan politik dalam sebuah narasi yang mendebarkan dan inspiratif.
Seorang pemimpin hemat penulis harus memiliki kualitas untuk menempatkan prioritas dengan bijak dan siap untuk mengorbankan hal-hal yang kurang penting demi hal-hal yang lebih esensial.
Pengorbanan yang dilakukan oleh pemimpin memiliki nilai yang signifikan dalam menciptakan pengaruh positif dan meningkatkan kinerja.
Penting untuk diingat bahwa kepemimpinan memainkan peran sentral dalam setiap entitas, termasuk organisasi, masyarakat, dan negara.
Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam konteks yang semakin multikultural, penting bagi pemimpin untuk mengelola keberagaman dengan bijak untuk mencegah konflik.
Menurut penulis, perilaku seorang pemimpin dalam teori kepemimpinan perilaku dan situasi sering kali mencerminkan dua aspek penting: konsiderasi terhadap bawahan dan pembentukan struktur organisasi yang jelas melalui inisiasi.
Maka hal ini jika dilihat dan dikaji lebih dalam tentang pesta demokrasi 2024 pemimpin politik seharusnya menjalankan peran sebagai penjaga dan pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Namun, pencapaian hal tersebut menjadi sulit ketika pola kepemimpinan masih terbelenggu oleh dominasi elit atau kelompok kecil, seperti yang terjadi di Indonesia dalam rezim pemerintahan saat ini.
Situasi ini terkait erat dengan budaya patrimonial dan feodal yang masih ada secara umum di Indonesia.
Sebagai hasilnya, pola ini hanya akan menghasilkan hubungan hierarkis dan satu arah antara negara dan masyarakat, di mana kekuasaan, otoritas, dan produk kebijakan dikuasai dan diinterpretasikan oleh elit politik, seringkali melupakan hak-hak rakyatnya.
Janji Manis Politik
Terdapat berbagai janji dalam spanduk-spanduk kampanye Pilpres 2024 yang tersebar di Bandung Raya sejak akhir tahun 2023.
Janji-janji tersebut meliputi klaim seperti menciptakan 17 juta lapangan kerja, mudahnya mencari pekerjaan, dan ketersediaan lapangan kerja.
Selain itu, janji-janji tersebut juga disertai oleh calon anggota legislatif yang berjuang untuk revisi UU Cipta Kerja, BPJS gratis, sembako murah, listrik dan BBM murah, serta berbagai hal yang berbau murah, mudah, dan gratis, meskipun mekanisme untuk mewujudkannya tidak jelas.
Semua iklan politik ini tidak hanya terbatas pada wilayah Bandung Raya, tetapi juga merajalela di media sosial.
Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari 204.807.222 pemilih yang terdaftar, dengan suara perempuan menjadi yang paling banyak, diikuti oleh suara pria.
Data dari KPU, Perludem, dan IDN Research Institute menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih nasional dalam Pemilu tahun ini adalah anak muda.
Para calon presiden Pilpres 2024 menargetkan pemenuhan janji-janji tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi yang diusung dengan target tertentu, penurunan angka kemiskinan, dan berbagai program lainnya.
Namun, narasi-narasi ini masih serupa dengan pilpres-pilpres sebelumnya, sementara dampak kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat juga mulai terasa.
Masalah-masalah seperti UU ITE, UU Cipta Kerja, korupsi, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria juga menjadi sorotan dalam konteks politik saat ini.
Pemberian Susu Gratis, Darimana Sumbernya ?
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diperkirakan akan menang dalam Pilpres 2024 berencana untuk melaksanakan program susu gratis guna mendukung pembangunan SDM unggul demi Indonesia Emas 2045.
Namun, dengan kondisi persediaan susu dalam negeri yang terbatas, pertanyaan muncul dari mana susu tersebut akan diperoleh.
Prabowo pernah menyatakan bahwa susu akan diperoleh langsung dari sapi karena kualitasnya dianggap lebih baik daripada susu kemasan pabrik.
Namun, berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi susu segar dalam negeri hanya mencapai sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, sementara sisanya harus dipenuhi melalui impor.
Konsumsi susu di Indonesia masih rendah, sekitar 16 kilogram per tahun per kapita, meskipun kebutuhan susu terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Hal ini menyoroti perlunya pengembangan peternakan sapi perah lokal dengan lebih profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.
Tingkat produksi susu yang belum memadai di Indonesia disebabkan oleh populasi sapi perah yang kurang dan produktivitas yang rendah.
Sapi perah di Indonesia rata-rata hanya menghasilkan 10 liter susu per hari, jauh di bawah negara-negara maju yang mencapai 30 hingga 50 liter per hari.
Sebagian besar produksi susu berasal dari peternak rakyat dengan skala usaha kecil, yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan yang tradisional.
Selain itu, program pemberian susu gratis juga berpotensi membuka pintu impor susu, yang pada akhirnya menguntungkan para importir dan produsen susu dari luar.
Hal ini bertentangan dengan komitmen sebelumnya Presiden Joko Widodo untuk mengurangi impor barang.
Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan swasembada susu melalui penguatan produksi dan produktivitas sapi perah lokal, serta peningkatan konsumsi susu di masyarakat Indonesia.
Memberikan makan siang gratis dan bantuan gizi, termasuk susu, kepada 82,9 juta orang seperti anak sekolah, santri, dan ibu hamil, adalah salah satu janji kampanye dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Ide ini telah diungkapkan sebelum mereka resmi mendaftar sebagai peserta.
Tujuan program ini adalah untuk mengurangi kasus stunting dan meningkatkan kualitas SDM dengan harapan menciptakan masa depan yang lebih makmur bagi Indonesia.
Hemat penulis Inspirasi dari program ini berasal dari gerakan revolusi putih di India yang membagikan susu kepada pelajar, yang sudah berjalan selama 35 tahun.
Prabowo mengatakan bahwa program ini lebih dari sekadar memberikan susu, tetapi juga menyediakan makan gratis di sekolah, seperti yang dilakukan di negara-negara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Untuk mewujudkan program ini, diperlukan anggaran APBN sebesar Rp400 triliun setiap tahunnya, yang menurut Prabowo bisa direalisasikan dengan sumber dana yang ada.
Program ini juga telah dimulai oleh para pendukungnya selama kampanye untuk mendapatkan dukungan publik.
Alokasi anggaran dari APBN untuk program ini belum dijelaskan secara rinci oleh TKN Prabowo-Gibran, namun mereka menyatakan bahwa sumber anggarannya berasal dari realokasi dana pendidikan, bansos, dan kesehatan.
Program ini diharapkan dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun kelima pemerintahan Prabowo, yaitu pada tahun 2029, dengan cakupan 82,9 juta orang.
Ekonom mengkritik bahwa program susu gratis yang diusung oleh Prabowo dinilai tidak tepat sasaran.
Yusuf Wibisono dari Institute for Demographic and Poverty Studies mengkritik program susu gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto, menyebutnya sebagai janji populis yang tidak tepat sasaran dalam mengurangi prevalensi stunting di Indonesia.
Argumentasinya menyoroti pentingnya fokus pada anak-anak usia nol hingga lima tahun yang mengalami kekurangan gizi kronis, daripada memberikan susu gratis kepada seluruh masyarakat.
Yusuf menekankan bahwa intervensi gizi yang efektif harus dilakukan secara lokal, dengan memperkuat sistem kesehatan daerah terutama puskesmas.
Dia juga menggarisbawahi hubungan antara stunting dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, kenaikan harga pangan, pola konsumsi yang tidak sehat, dan gaya hidup yang tidak benar.
Kesimpulannya, hemat penulis Yusuf mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih holistik dalam mengatasi stunting, termasuk memperkuat kebijakan pangan murah berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kapasitas puskesmas untuk mengubah perilaku keluarga yang mengalami stunting.
Ini menunjukkan bahwa solusi yang komprehensif dan berbasis pada kondisi lokal adalah kunci dalam menangani masalah gizi dan kesehatan masyarakat.