Ruteng, Vox NTT- Bakal calon Bupati Manggarai periode 2024-2029 Thomas Dohu berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Hal itu ia lakukan jika terpilih menjadi bupati Manggarai pada Pilkada November 2024 mendatang.
“Kami akan membentuk tim penyelenggara pemerintahan yang efektif, termasuk melakukan reformasi birokrasi dalam delapan area perubahan, salah satunya adalah manajemen perubahan,” ujar Thomas
kepada wartawan di Ruteng, Sabtu (18/5/2024).
Ia menambahkan, Kabupaten Manggarai masih tertinggal dalam beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat kemiskinan.
Oleh karena itu, jika terpilih sebagai bupati Manggarai pilkada tahun 2024 nanti, Thomas berjanji untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dengan pengalamannya selama 20 tahun sebagai penyelenggara pemilu, Thomas yakin bahwa ia dapat menjalankan pemerintahan untuk pembangunan Kabupaten Manggarai dengan baik.
Ia berharap dapat mencapai indikator kinerja yang terukur dan meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan visi tersebut.
Penyangga Utama Pariwisata Labuan Bajo
Ia juga berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Manggarai sebagai penyangga utama pariwisata super premium di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
Menurut Thomas, meskipun Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi prioritas oleh pemerintah pusat, namun Kabupaten Manggarai memiliki potensi alam yang baik dan menjanjikan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Menurut mantan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, Kabupaten Manggarai harus ikut ambil bagian dalam mengoptimalkan peluang tersebut.
“Kita tidak bisa melewatkan peluang ini. Manggarai harus segera mengambil peran dan berkompetisi dengan ide dan gagasan cemerlang melalui Pilkada untuk jabatan eksekutif melalui jalur usungan partai politik,” pungkas putra asal Kampung Lempis, Desa Langkas, Kecamatan Cibal itu.
Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam menyuplai produk pertanian, peternakan, dan hortikultura berkualitas tinggi ke Labuan Bajo.
Kata dia, produk-produk tersebut harus memenuhi standar permintaan dan disuplai oleh kelompok petani desa, dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan didistribusikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). [VoN]