Ende, Vox NTT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende sebut sejumlah situs yang ada di daerah itu masih tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Hal ini diungkapkan setelah ditanya Front Mahasiswa dari HMI, GMNI dan LMND saat unjuk rasa di Gedung DPRD Ende, Selasa (4/4/2017).
Puluhan mahasiswa ini meminta Pemkab Ende segera memperhatikan sejumlah situs yang ditelantarkan selama ini.
Menurut mereka, sebagai kota sejarah mestinya pemerintah daerah menjaga serta melestarikan situs sebagai simbol ideologi bangsa.
“Kami minta supaya pemerintah memperhatikan sejumlah situs yang tidak diperhatikan selama ini,” ungkap seorang orator saat bertemu anggota dewan.
Menanggapi itu, pemerintah melalui Bagian Humas Setda Ende menyebutkan sejumlah situs sejarah merupakan otoritas pemerintah pusat.
Dijelaskan, pemerintah pusat belum melimpahkan pengelolaan situs kepada pemerintah daerah.
“Situs bung Karno tanggung jawab pemerintah pusat. Belum dihibahkan kepada Pemda,” ungkap Kabag Humas, Kanisius Poto di gedung DPRD Ende.
Diketahui, sejumlah situs sejarah di Ende sudah dipugar dan diresmikan oleh Mantan Wakil Presiden Boediono pada tahun 2012.
Saat itu juga, Yayasan Ende Flores (YEF) langsung menyerahkan sejumlah situs kepada pemerintah untuk dikelola.
Hal ini dibenarkan oleh Don Bosco M. Wangge, wakil ketua YEF. Menurutnya, penyerahan tersebut dibuktikan dengan surat serah terima.
“Ya, itu sudah serahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola. Pada masa saya, kami langsung mengelola itu. Mestinya, tidak ada alasan karena itu simbol sejarah yang ada di kota kita,” ungkap Don, mantan Bupati Ende baru-baru ini. (Ian Bala/VoN)