Kupang, VoxNTT.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengimplementasikan program bantuan sekitar Rp100 juta per desa yang diprioritaskan bagi wilayah berpotensi ekonomi.
Program tersebut dijalankan melalui pendampingan, pelatihan, penyediaan sarana produksi, hingga perluasan akses pemasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memiliki desa dampingan sebagai bagian dari percepatan pembangunan desa. Pada tahap awal, program menyasar sekitar 120 desa.
“Setiap OPD kami minta punya desa dampingan. Tahap pertama ada sekitar 120 desa yang dibantu. Kita ingin perubahan ekonomi benar-benar bergerak dari desa,” tegas Gubernur Melki dalam keterangan yang diterima VoxNtt.com pada Senin, 20 Juli 2026.
Arahan tersebut mulai diterapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Selama 15-17 Juli 2026, Bapperida menggelar serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan kebencanaan.
Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi NTT Yohanes Oktavianus yang mewakili Gubernur NTT. Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi masyarakat harus dimulai dari tingkat kelurahan sebagai upaya menekan angka kemiskinan.
Pada hari pertama, Bapperida menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan (Musik Keren) untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan sosial kelompok rentan. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan bagi mama-mama penenun guna meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Hari kedua diisi dengan sosialisasi standardisasi pemasaran digital bagi pelaku UMKM, termasuk pengrajin tenun serta pelaku usaha kerupuk singkong dan olahan pisang. Pada hari yang sama, peserta juga memperoleh sosialisasi perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan serta edukasi mitigasi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.
Rangkaian kegiatan ditutup pada hari ketiga dengan senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pelayanan identitas kependudukan digital. Acara puncak diisi parade budaya mama-mama penenun dan penyerahan bantuan berupa alat tenun, peralatan memasak, dan mesin jahit kepada masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Astiningsih Laka Lena yang menyerahkan bantuan secara langsung mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan dan pelaku usaha kecil.
“Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan perhatian yang besar dan tulus dari saya dan Bapak Gubernur NTT terhadap para perempuan, mama-mama penenun, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup, membantu kehidupan ekonomi di tingkat keluarga,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Provinsi NTT Theresia Florensia menegaskan program desa dampingan akan terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Setiap perangkat daerah berperan langsung mengintervensi desa di kabupaten/kota yang telah ditentukan. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi erat agar dampaknya terus dimonitor dan dievaluasi selanjutnya,” jelasnya. [VoN]