Maumere, Vox NTT– Aktivis mahasiswa menilai pejabat dan pemodal termasuk kontraktor menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Sikka.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere Maumere, Martinus Laga Muli mengatakan hal itu karena pejabat dan pemodal cenderung memanipulasi pembangunan yang seharusnya untuk rakyat, namun demi kepentingan mereka sendiri.
“Yang terjadi hari ini adalah elit-elit politik berkolaborasi dengan para pemilik modal untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi konsep pembangunan,” ujarnya kepada VoxNtt.com saat ditemui usai mimbar bebas yang digelar organisasi tersebut di Perempatan Patung Teka Iku, Maumere, Kamis (1/6/2017).
Menurut mahasiswa Universitas Nusa Nipa tersebut adanya kasus-kasus seperti Kasus Kantor Dispendukcapil, Kasus Taman Kota, Kasus Pokir merupakan bukti bahwa pejabat dan pemodal telah merusak nilai-nilai Pancasila di Sikka.
“Musuh Pancasila di Sikka adalah koruptor. Tindakan korupsi adalah pengkhianatan terhadap Tuhan, tidak berperikemanusiaan karena merampas hak rakyat, merusak demokrasi dan mempersulit hadirnya keadilan sosial,” tegas Martinus.
Senada dengan Martinus, Ketua Gerakan Mahasiswa Nansional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka, Frid Naga menyatakan pemerintah setempat sesungguhnya tidak mampu mewujudkan nilai luhur Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Nian Tana Sikka. Korupsi dan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat masih terus terjadi.
“Ketimpangan sosial terjadi dimana-mana dan banyak rakyat belum bisa mengakses layanan-layanan dasar,” tegasnya melalui SMS kepada VoxNtt.com, Kamis (1/6/2017).
Sementara itu, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Tana Ai, Stanislaus Nong Lewuk menyatakan Pancasila tidak cukup hanya sebatas pembacaan naskah Pancasila atau apel bendera. Pancasila bukan lah rumus kaku yang hanya bisa dihafal.
“Kalau ada segelintir orang yang hidup berkecukupan sementara sebagian besar yang lainnya hidup susah maka Pancasila masih merupakan kalimat-kalimat kosong,” tegasnya saat ditemui di Sekretariat Hipermata di Longser, Maumere, Kamis.
Menurutnya Pemerintah Daerah dan DPRD Sikka lah yang paling berkewajiban menjalankan Pancasila dengan sebenar-benarnya. Alasannya karena mereka lah representasi negara dan bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia.
“Korupsi dan pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan rakyat yang pada akhirnya tidak berpihak pada rakyat merupakan contoh bahwa pejabat negara di Sikka selama ini melanggar Pancasila” terangnya. (Are De Peskim/VoN)