Borong, Vox NTT-Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Marsel Tegor menyoroti kinerja kerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data keluarga miskin.
Pasalnya, data miskin yang dirilis kali ini tidak akurat. Itu terutama data penerima beras sejahtera (rastra).
BPS Matim dinilai Marsel sudah bekerja setengah hati.
“BPS harus mensilinkron kembali data rastra 2017. Data BPS beda dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebagai bukti, yang punya oto tapi dapat rastra. Ataupun yang ekonominya sudah mapan tapi dapat rastra,” kata Marsel kepada VoxNtt.com di Kantor DPRD Matim, Rabu (7/6/2017).
“Yang pegang kartu keluarga sejahtera (KKS) dan ekonominya kurang mampu malah tidak dapat rastra. Ini sangat disayangkan. Yang miskin dianaktirikan sedangkan yang kaya dininabobokan,” tambahnya.
Politisi PKS itu menilai ada indikasi kelalaian menjalankan tugas dari BPS dalam mendata keluarga miskin di Matim.
Marsel menduga, BPS hanya mengambil data di tengah jalan tanpa turun langsung ke masyarakat akar rumput.
Selain itu, BPS tidak koordinassi dengan pihak pemerintah desa untuk melakukan pendataan, sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran data.
“Oleh sebab itu, BPS harus kerja ulang. Turun ke desa agar data sesuai dengan kondisi real masyarakat. Mendata ulang sehingga bantuan sesuai dengan yang diperuntukkan,” tegas Marsel.
Dikatakan Marsel, selama ini banyak warga yang mengadu ke DPRD Matim karena bantuan tidak tepat sasaran. Dan sumber data bantuan itu adalah BPS.
“Dalam waktu dekat, kami di DPRD akan panggil dan undang BPS untuk minta penjelasan mereka bagaimana mengambil data dan memvalidasi data kemiskinan di Matim. Mengapa data BPS tidak sinkron dengan kondisi real di lapangan,” ujar Marsel. (Nansianus Taris/VoN)