Labuan Bajo, Vox NTT-Sebanyak 14 pejabat eselon III yang bekerja di sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) mengikuti uji kompetisi atau pelelangan jabatan.
Para pejabat itu akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaraga (PKO), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Uji kompetisi itu dilakukan oleh tim Assesor yang beranggotan Dosen Undana Kupang dan Pejabatan Inspektorat Propinsi NTT serta Tim Panitia Seleksi (Pansel) sejak Senin 3 Juli hingga Jumat, 7 Juli 2017.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Mabar, Yosep Suhardi berharap agar proses pelelangan jabatan untuk mengisi pimpinan di empat instasi itu bukan sekedar formalitas. Melainkan Pansel dan tim assesoris mampu menentukan pejabat yang mampu mengurus empat instasi itu.
“Kita tidak menginginkan pimpinan Empat instansi itu seperti yang kemarin. Kita ingin pelelangan ini mampu menghasil pejabat yang mau bekerja untuk kemajuan daerah ini, ” kata Suhardi, Rabu (5/7/2017).
Menurutnya, jika ingin Mabar maju dan sistem birokrasi bagus alangkah baiknya Bupati Agustinus Ch Dula dalam memilih pimpinan instasi harus melihat kemampuan.
Kata dia, jangan memilih pejabat karena balas jasa saat Pemilihan Bupati (Pilbup) atau karena ada hubungan. Melainkan harus menentukan pejabat yang berkualitas serta sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mengurus instansi tersebut.
Anggota DPRD Mabar dari Partai PKS, Saleh Muhidin berharap pelelangan jabatan saat ini mampu melahirkan orang yang betul-betul membawa 4 instansi itu ke arah yang lebih baik.
“Kita ingin SKPD di Mabar dipimpin oleh orang-orang yang berkompoten, ” harap Muhidin.
Anggota DPRD Mabar lainnya, Ino Tanla mengatakan dari empat jabatan instansi yang dilelangkan itu, dua instansi seperti Dinas PKO dan PUPR memiliki banyak persoalan selama ini.
Seperti misalnya pada Dinas PKO, dimana instansi itu sejumlah staf dan kepala dinasnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena diduga Pungli.
Sedangkan di Dinas PUPR, sejumlah staf dan kepala dinasnya juga ditetapkan sebagai tersangka karena kasus dugaan korupsi proyek jalan Lando-Noa di Kecamatan Macang Pacar.
“Kita ingin Dua instansi itu di pimpin oleh orang-orang yang mau membasmi korupsi, jangan lagi seperti pimpinan instansi sebelumnya, ” harap Ino Tanla.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mabar, Sebas Wantung mengatakan untuk pelelangan jabatan di Dinas PUPR dan Dinas PRKPP sangat sepi pendaftar.
Sehingga Pansel kali lalu membuka kembali pendaftaran bagi pejabat Eselon III yang mau berminat pada dua instansi itu. Sehingga saat itu, dua instansi direbut oleh enam pejabat eselon III.
Wantung mengatakan tahapan uji kompetesi sudah selesai. Saat ini, Pansel dan Tim assesoris sedang mengevaluasi nilai.
Setelah selesai evaluasi, maka dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kemudian mengikuti tahap terakhir yakni wawancara.
Menurutnya, setiap jabatan instasni yang dilelang itu, ada tiga nama yang akan diserahkan kepada Bupati Mabar selaku Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK).
Dari tiga nama yang akan diserahkan itu, Bupati Mabar Agustinus Ch Dula akan menentukan satu nama untuk menduduki pimpinan instasi itu.
“Setiap instansi akan dikirim 3 Nama ke Bupati,Bupati sendiri yang akan mementukan salah satunya untuk menjadi kepala instansi, ” ujar Wantung
Adapun nama 14 pejabat eselon III yang mengikuti uji kompetesi itu yakni Dinas PKO, Salvador Pinto, Agustinus Rinus, Bernadus Dandur dan Tobias Napang.
Dinas PUPR yakni, Oktavianus Andi Bona, Alexander Sareng Kelang dan Jemaga Patrisius Dionisius.
Dinas PRKPP yakni Saulus Rafael, Mauritz Latubara dan Fery Maleak.
Dinsos yakni Agustinus Mangiradja, Stefanus Salut, Fransiskus Saverius Syukur dan Mikael Luput Royman.
Ke 14 pejabat itu akan mengikuti tahap wawancara dalam waktu dekat serta Tim Pansel menyerahkan hasil uji kompeteai kepada Bupati Mabar. (Gerasimos Satria/VoN)