Bajawa, Vox NTT-Workshop dana desa yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada di Kecamatan Bajawa Utara menghasilkan lima kesepakatan sebagai rencana kerja tindak lanjut (RKTL).
Mentor Community Engament Yohanes Donbosko Ponong sebagai salah satu nara sumber dalam kegiatan tersebut di Kantor Bajawa Utara, Senin (17/7/2017) menjelaskan lima kesepakatan tersebut yakni; pertama, Desa-desa yang diundang sebagai peserta dalam kegiatan workshop itu dapat mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 10% di bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Kedua, pengalokasian anggaran bidang kesehatan di desa harus sesuai peraturan bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2017 dan diputuskan bersama dalam musyawarah desa.
Ketiga, tenaga kesehatan di desa dan puskesmas harus terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masing-masing desa dan disampaikan dalam forum pramusrenbangdes.
Keempat, pada saat pramusrenbangdes, semua petugas kesehatan yang hadir dapat membawa proposal kegiatan kesehatan yang disertai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
Kelima, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dari tenaga kesehatan di desa, maka Dinkes Ngada akan membekali materi advokasi dana desa dan menu-menu kesehatan bagi semua tenaga kesehatan desa.
Baca: Dinkes Ngada Workshop Dana Desa Bidang Kesehatan di Kecamatan Soa
“Ya tentunya, kita di Dinas Kesehatan nanti akan menyiapkan waktu khusus bagi semua Nakes (Tenaga Kesehatan) desa untuk workshop dana desa di tingkat kabupaten. Agar menjelang perencaan anggaran di tahun 2018 ini mereka sudah dibekali pada saat mengikuti kegiatan pramusrenbangdes di desa,” jelas Bosko.
Prioritaskan PHBS Terintegrasi
Pada kesempatan yang sama, Fian nara sumber lain mengharapkan agar perencanaan penggunaan dana desa di bidang kesehatan tahun 2018 bisa memperhatikan kualitas prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara terintegrasi.
Menurut Fian, PHBS terintegrasi yaitu rumah sehat, keluarga sadar gizi, dan penyuluhan PHBS.
Dia menambahkan, kegiatan workshop itu dilaksanakan agar semua desa yang ada memiliki profil data kesehatan.
Data yang dimiliki oleh desa bakal membantu proses perencanaan penggunaan anggaran yang berbasis vaktual lapangan.
Dikatakan, prakiraan anggaran yang harus dialokasikan oleh desa dalam kegiatan PHBS terintegrasi dibutuhkan sekitar 17 juta rupiah.
“Alokasi anggaran ini sudah kita buat rincian kegiatannya yang termuat dalam RAB proposal,” ujar Fian. (Arkadius Togo/AA/VoN)