Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»VOX POPULI»VOX GURU»Sering Berulah, Bendahara UPTD Pendidikan Langke Rembong Tak Kunjung Diganti
VOX GURU

Sering Berulah, Bendahara UPTD Pendidikan Langke Rembong Tak Kunjung Diganti

By Redaksi7 Agustus 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Ilustrasi
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Ruteng, Vox NTT- Sejumlah guru yang tak mau disebutkan namanya mengeluhkan sikap Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Mereka mengeluh lantaran hingga kini Kepala UPTD tersebut tak kunjung mengganti bendaharanya, AR. Padahal, bendahara itu sudah berulang kali merugikan guru-guru dalam lingkup UPTD tersebut.

Terakhir, Bendahara AR menggelapkan gaji guru-guru yang menjadi debitur di BRI Cabang Ruteng. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung yakni ratusan juta rupiah.

“Tapi, kenapa dibiarkan? Mestinya kan sudah dipecat,” tanya mereka.

Sebab itu, mereka menduga Kepala UPTD itu secara sadar dan sengaja melindungi bendahara tersebut sehingga sampai sekarang tak diganti.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langke Rembong, Simon Wanggu kepada VoxNtt.com, Rabu (2/8/2017) membantah.

Baca: Kepala UPTD Pendidikan Langke Rembong: Alo Raja Sudah Nyata-Nyata Makan Uang

Dia menjelaskan pihaknya sejak lama ingin mengganti bendahara, namun tak ada yang bersedia untuk itu. Hal ini terjadi karena seluruh pegawai di instansinya takut menanggung beban masalah yang diwariskan bendahara sebelumnya yaitu AR.

“Malah saya sudah usul ada satu tenaga yang ada di Satarmese Barat tapi dia baru pegawai negeri 2 tahun, tapi Bupati bilang jangan karena pemerintah daerah sedang ada gebrakan pegawai turun ke desa, cari saja pegawai di UPTD. Karena itu, kami tunjuk satu pegawai di sini,” tukasnya.

“Dia juga awalnya tidak mau, tapi setelah kita diskusi, terpaksa dia mau. Kita yakinkan dia, kalau ada kendala nanti kita usahakan sama-sama. Sekarang, dia lagi tunggu SK saja,” tambahnya. (Ferdiano Sutarto Parman/AA/VoN).

Manggarai
Previous ArticlePerse Ende Unggul 1-0 atas PSK Kupang Pada Babak Pertama Semi Final ETMC
Next Article Proyek Gali dan Urug di RSUD Jadi Perdebatan dalam Paripurna DPRD Matim

Related Posts

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.