Jakarta, Vox NTT- Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menunjuk Dr. Benny K. Harman sebagai ketua tim investigasi guna membongkar fakta di balik pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal (Pol) Budi gunawan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 5 September lalu di Jakarta.
Cerita tentang pertemuan rahasia itu akhir-akhir ini sempat menghebohkan jagat berita lokal maupun nasional.
Diinformasikan sebelumnya, Lukas Enembe yang adalah kader Partai Demokrat Papua, datang ke Jakarta dan melakukan pertemuan tertutup dengan Kabin, Budi Gunawan.
Dari pertemuan itu, banyak isu yang beredar. Di antaranya membahas masalah keamanan di provinsi Papua dan dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah, Gubernur 2018, pileg dan pilpres 2019.
Dalam press release yang diterima media ini, Selasa 19 September 2017 dikatakan, jika benar pertemuan antara Budi gunawan dengan Lukas Enembe itu untuk membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, maka Partai Demokrat (PD) memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap.
Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Lukas Enembe. Pasalnya, saat ini Enembe adalah kader dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua.
Partai Demokrat juga menilai jika pertemuan itu membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat.
Apalagi jika kepada Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya.
“Hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat. Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi” tulis PD dalam press releasenya.
Baca: Partai Demokrat Sikapi Pertemuan Budi Gunawan Dan Lukas Enembe
Jika itu yang terjadi, Partai Demokrat berpandangan telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara.
Mencari Fakta
Melalui tim investigasi di bawah komando Benny K Harman, Partai Demokrat sungguh ingin mencari fakta dan kebenaran di balik pertemuan Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini
“Kami menginginkan sistem, tatanan dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus. Kami juga menginginkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis dan damai” demikian penegasan partai Demokrat.
Partai Demokrat juga berpendapat setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elemen negara dan pemerintah di negeri ini, langsung atau tidak langsung, akan memberikan beban dan persoalan kepada Bapak Presiden Jokowi.
“Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin agar senantiasa sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita,” tegas partai pemenang pemilu 2009 ini.(Boni/VoN).