Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NTT NEWS»Pekerja Tolak Rencana Outsourcing oleh Manajemen RSUD T.C. Hillers
NTT NEWS

Pekerja Tolak Rencana Outsourcing oleh Manajemen RSUD T.C. Hillers

By Redaksi27 September 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Para petugas kemanan dan kebersihan RSUD T.C. Hiller Maumere saat diwawancarai awak media di halaman belakang Kantor DPRD Sikka
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Maumere, Vox NTT– Sejumlah pekerja pada RSUD T.C Hiller Maumere menolak rencana manajemen rumah sakit milik Pemda Sikka tersebut untuk menerapkan sistim outsourcing terhadap mereka.

Oleh karena itu, pada Senin, 25 September 2017 puluhan pekerja yang terdiri atas petugas kemananan dan petugas kebersihan tersebut mendatangi DPRD Sikka.

Akan tetapi, hanya beberapa utusan kelompok pekerja tersebut yang diterima oleh Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga di ruangan kerjanya.

“Kami sudah sampaikan keluhan kami kepada Bapak Rafael Raga dan beliau sampaikan kami akan berusaha yang terbaik bagi teman-teman,” terang Petrus Kater, petugas keamanan berstatus honor di RSUD T.C. Hiller Maumere kepada VoxNtt.com di halaman DPRD Sikka, Senin.

Petrus dan rekan-rekannya menilai kebijakan outsourcing mengancam status mereka.

Pengalihan hubungan kerja ke pihak ketiga menjadikan posisi mereka semakin tidak jelas.

Padahal mereka telah bekerja sekian lama dengan kondisi upah rendah.

“Kami selama ini rela honor dengan haji rendah. Kalau pihak ketiga itu memberhentikan kami atau putus kontrak dengan rumah sakit lalu kami mau kerja dimana?,” tukas Marselina Seti, salah satu tenaga kebersihan.

Menurut informasi para pekerja mengetahui adanya kebijakan outsourcing setelah disampaikan oleh pimpinan mereka dalam rapat pada Sabtu, 23 September.

Sistem kerja baru tersebut akan diterapkan mulai tanggal 1 Oktober 2017.

Meskipun demikian, para pekerja belum mengetahui siapa atau perusahaan apa yang bakal menjadi pihak ketiga tersebut.

Mereka juga bersikukuh untuk tetap mengabdi langsung pada Pemda Sikka.

Menurut pekerja lainnya, Kristoforus Mosa terdapat 2 status kerja petugas keamanan dan tenaga kebersihan yakni tenaga honor dan tenaga kerja sukarela.

Saat ini tenaga honor mendapatkan upah di atas Rp 1 juta per bulan sementara tenaga kerja sukarela hanya mendapatkan uang transport dan uang sabun senilai Rp 500 ribu per bulan yang baru berlaku sejak tahun 2016.

“Kalau dulu tahun 2009 kami digaji Rp 625.000 dan terus naik sampai sekarang dengan Rp 1,4 juta,” terang salah satu petugas keamanan yang telah mengabdi di RSUD T. C. Hillers Maumere sejak tahun 2008 tersebut.

Pekerja yang akan dialihkan ke model outsourcing adalah petugas keamanan dan tenaga kebersihan.

Petugas keamanan berjumlah 14 orang sementara tenaga kebersihan berjumlah 25 orang. (Are De Peskim/AA/VoN)

Sikka
Previous ArticleTarian Tua Reta Lo’u dan Tiga Keterampilan Perang ala Sikka
Next Article Sejumlah Bupati Digadang Maju di Pilgub 2018, Pengamat Sebut Tak Ada Yang Istimewa

Related Posts

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

Demokrat Manggarai Timur Tanam 250 Pohon dan Bersihkan Pantai Borong

17 Juli 2026

JPIC OFM dan FORKASI Adukan Konflik Agraria Tonggurambang ke Komnas HAM

13 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.