Mengenai Isu Impor Senjata, Begini Tanggapan Partai Demokrat

Vox NTT-Isu impor senjata yang disampaikan Panglima TNI tanggal 22 September 2017 lalu, mendapat respon dari Partai Demokrat (PD). Pasalnya isu yang sempat menimbulkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang tinggi dari masyarakat, ternyata hingga hari ini masih ada ekornya.

Informasi terkini tentang masuknya sejumlah senjata yang dipesan oleh pihak Polri, kini berada di Bandara Soekarno-Hatta.

Senjata-senjata yang dijaga oleh pihak TNI karena dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya ini, bagai membenarkan sebagian pernyataan Panglima TNI tersebut. Informasi ini kembali memunculkan ketegangan horizontal di antara jajaran TNI-Polri.

“Dari berbagai informasi yang kami dapatkan, ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu. Ketegangan di antara institusi yang memiliki posisi penting dalam pertahanan dan keamanan negara tersebut, dan sama-sama memiliki senjata, jelas tidak bisa dibiarkan” demikian penegasan Partai Demokrat dalam press release yang diterima VoxNtt.com, Minggu (01/10/2017) malam.

Partai Demokrat juga menyoroti soal perbedaan pernyataan dan penjelasan yang sering berbeda dan juga berubah-ubah. Dikatakan, penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta amunisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah.

“Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah. Mana yang benar? Ditambah dengan ramainya pemberitaan di media sosial, yang nampak saling menyerang dan mendeskreditkan, terlepas mana yang “hoax” dan mana yang benar, membuat masyarakat pun ikut tegang dan saling berhadapan. Inipun tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan” tegas PD dalam press release yang ditandatangani oleh Sekjen, Dr. Hinca Panjaitan.

Apa Dampaknya?

Partai Demokrat menegaskan tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan “concolidated” dari pemerintah, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru. Di jajaran TNI dan Polri-pun pendapat mereka kelihatan berbeda-beda.

Selain itu, tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik.

Demokrat juga menyebut bahwa pengalaman menunjukkan sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.

“Marilah sungguh kita cegah jangan sampai lembaga-lembaga negara, termasuk TNI, Polri dan BIN, melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Sementara itu, para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik janganlah menarik-narik para petinggi TNI, Polri dan BIN ke dalam politik kekuasaan, tentunya yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan” tegasPartai Demokrat.

 Rekomendasi

Agar situasi ini tidak menimbulkan kegaduhan dan mengarah ke konflik horizontal antar institusi Negara, PD menyampaikan beberapa point rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka.
2. Di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa keluar, sehingga tidak menimbulkan ketidak tenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakatnya.
3. Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat.
4. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga-lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis. Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. (VoN).