Anggota DPRD Matim, Adven Peding

Borong, Vox NTT- Bertahun-tahun lamanya, masyarakat kota Borong ibu kota Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mengonsumsi air kali Wae Bobo dan Wae Laku yang diduga sudah tercemar.

Penelusuran VoxNtt.com, warga kampung Warat, Kembur, Peot, Golo Lada, Golo Karot, dan di pusat kota Borong beramai-ramai mengonsumsi air di kali Wae Bobo untuk kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan warga di wilayah Jawang, Jati, dan Toka mengonsumsi air di kali Wae Laku.

Tak hanya itu, warga Sok desa Compang Ndejing juga selalu mengonsumsi air keruh di kali Wae Laku.

Meski air kali keruh, warga tetap mengkonsumsinya demi kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah warga Borong dan sekitarnya juga mengandalkan sumur bor di masing-masing rumah.

Mirisnya, dahaga air bersih di kota Borong malah dimanfaatkan sejumlah pembisnis air demi meraup keuntungan besar.

Bayangkan, satu tangki yang dijual mobil pick up dijual dengan harga Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu.

Harga air yang dijual itu tergantung jarak dari sumber air dengan rumah warga.

Satu mobil pick up diperkirakan bisa mengangkut dan mendistribusikan air ke rumah-rumah warga sebanyak 10 kali setiap harinya.

Bisnis ini cukup diminati banyak warga Borong dan sekitarnya yang memiliki mobil pick up beberapa bulan terakhir.

Atas kondisi itu, anggota DPRD Matim Adven Peding pun angkat bicara.

“Rakyat jangan dipaksa minum air kali yang tercemar hanya karena manajemen yg tdk profesional,” kata anggota DPRD dari fraksi Nasdem itu kepada VoxNtt.com, Selasa (6/11/2018).

Adven megatakan, jaringan air minum di Matim memang sudah ada. Hanya saja masalahnya, kata dia, penegasan tugas pegawai BLUD SPAM Matim belum dilakukan secara maksimal.

“Sayang sekali uang daerah yang sudah dikucurkan, tetapi pelayanannya masih belum serius,” tegasnya.

Dia mengaku, beberapa waktu lalu dalam rapat paripurna fraksi NasDem mengangkat persoalan air di kota Borong.

Pejabat Bupati Agas Andreas telah memerintahkan BLUD SPAM agar merealisasikan hal tersebut. Sayangnya, sampai hari ini perintah itu tidak ditindaklanjuti.

“Ini bukti bahwa perintah bupati tidak dihargai bawahannya,” tegas anggota DPRD Matim dari Dapil Borong-Rana Mese itu.

 

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba