Borong, Vox NTT- Ada 10 utusan pemilik lahan di Wae Sele, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, mendatangi DPRD setempat, Rabu (23/1/2019).
Kedatangan mereka yakni untuk meminta tanggapan DPRD Matim terkait rencana pembangunan proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati hutan Wae Sele.
Di kantor dewan, warga diterima oleh beberapa anggota DPRD Matim.
Baca Juga: Tua Adat Tolak Hutan Wae Sele Dibabat untuk Proyek SUTT
Nikolaus Nalang (67), tua adat Desa Lembur mengatakan, kedatangan mereka bukan menolak program pemerintah untuk membangun SUTT, tetapi harus dipertimbangkan secara matang.
Menurut dia, hutan Wae Sele merupakan sumber kehidupan para petani. Karena itu, sangat disayangkan jika hutan itu dibabat demi proyek SUTT.
Baca Juga: Proyek SUTT di Wae Sele Matim Ditolak Tuan Tanah
“Ada banyak petani yang menggantungkan harapannya pada mata air itu, tolong bantu kami rakyat kecil,” pinta Niko, demikian Nikolaus Nalang disapa.
Senada dengan Niko, Yohanes Baus warga lainnya mengatakan, hutan Wae Sele selain sebagai sumber hidup hutan itu juga merupakan hutan adat.
“Kami sebelum musim tanam selalu melakukan kegiatan adat di hutan Wae Sele dengan dokong torong (kerbau merah),” katanya.
“Kalau kami tidak melakukan ritual itu, akan sangat berbahaya bagi kesehatan dan tanaman kami. Bahkan sudah ada yang meninggal,” tambah Yon, demikian Yohanes Baus kerap disapa.
Wilfridus Jiman, anggota DPRD Matim mengapresiasi kedatangan para pemilik lahan Wae Sele.
Ia mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matim terkait polemik proyek SUTT di hutan Wae Sele.
“Kami tidak mungkin memutuskan sekarang dan kami berkoordinasi dengan bupati karena program SUTT program nasional, tetapi mata air juga merupakan sesuatu yang tak terpisahkan,” kata Wilfridus.
Kata dia, kompensasi yang diterima harus diperuntukan bagi pemangku adat, sehingga bisa dikonsentrasikan untuk melakukan pelestarian hutan yang sudah ditebang.
Baca Juga: Proyek SUTT di Wae Sele Bermasalah, Pemkab Matim Didesak ‘Turun Tangan’
Ia berharap persolan tersebut tidak menghadirkan polemik baru dan dapat terselesaikan secepat mungkin.
“Supaya ini disampaikan secepat mungkin untuk tidak menghambat proses pembangunan. Kami mendengar dan pemerintah juga mendengar,” katanya.
Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba