Borong, Vox NTT- Beberapa guru komite meminta bantuan Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas.
Bantuan tersebut terutama agar meninjau kembali keputusan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (PK), Frederika Soch yang menghapuskan nama sejumlah guru komite dari daftar penerima Bosda.
Sejumlah guru tersebut menilai keputusan Kadis Frederika belum final. Itu karena tanpa melalui pertimbangan matang.
“Kami tunggu saja keputusan dari yang berwenang yaitu Bupati Matim, mungkin bisa bantu kami,” ungkap seorang guru SMP Negeri di Kecamatan Borong, yang tak mau namanya dimediakan saat ditemui VoxNtt.com, Kamis (31/1/2019).
Guru itu mengatakan, Kadis Frederika Soch, seolah tak punya hati dalam mengeluarkan kebijakan terhadap tenaga pendidik di Matim.
“Saya mengajar sejak 2011, ada juga yang sudah lama mengajar lebih dari saya, tetapi mereka justru tidak diakomodir oleh kadis, kadis seolah tak punya hati,” keluhnya.
Senada dengan sumber itu, “BF” seorang guru SMP swasta di Kecamatan Borong, juga mengeluh dengan kebijakan Kadis Frederika.
BF mengaku kaget lantaran namanya tidak dicantumkan dalam dafar penerima intensif tenaga pendidik tahun 2019.
Padahal, kata dia, sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Kadis PK Matim mengatakan guru Bosda yang sudah berpendidikan sarjana akan dialihkan ke dana Bos.
Menurut BF, tidak tranparannya perekrutan guru di Matim menjadi biang hancurnya pendidikan ke depan.
Diakui BF, ia sudah mengabdi lebih dari lima tahun. Namun, rasa kecewa dan sakit hati lantaran pengabdiannya tak lagi dihargai.
“Sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri tetapi karena ada sekolah yang butuh guru akhirnya saya pindah, tetapi Bosda tetap berlaku, kok sekarang Bosdanya sudah dicabut,” imbuhnya.
“Kami hanya berharap pada Bupati Matim sekarang,” tambahnya.
Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba