Kefamenanu, Vox NTT-Warga desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU mengungkap dugaan kejanggalan pengelolaan dana desa selama masa kepemimpinan Kades Milikhior Haekase.
Dugaan kejanggalan itu disampaikan Aris Wawo tokoh masyarakat desa, Ketua Lembaga Adat Paulus Mona, serta Wakil Ketua BPD Lasarus Mona saat ditemui VoxNtt.com di Desa Nainaban, Jumat (05/07/2019).
Aris Wawo mempertanyakan alasan belum diselesaikannya pembangunan gedung PAUD di Dusun II.
Padahal, kata dia, pembangunan gedung PAUD itu menggunakan anggaran tahun 2018.
Ia sendiri mengakui sama sekali tidak mengetahui besaran dana untuk pembangunan gedung PAUD.
Hal itu lantaran pada proyek pembangunan PAUD tersebut tidak terdapat papan informasi.
“Yang kami maunya itu harus sesuai dengan dia punya RAB, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi waktu, waktunya kan biasanya 90 hari kalender,” tuturnya.
Aris menambahkan, hingga saat ini RAB tidak pernah ditunjukkan kepada masyarakat.
Selain itu, tidak terdapat papan informasi pada setiap proyek yang dikerjakan menggunakan dana desa.
“Paling tidak harus ada papan informasi sehingga kita bisa pantau dananya sekian berapa ratus juta dan yang sudah terpakai berapa,” tegasnya.
Paulus Mona selaku Ketua Lembaga Adat menuturkan, sejauh ini pihaknya hanya disampaikan tentang item kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan dana desa.
Sedangkan untuk besaran anggaran dari setiap item kegiatan tersebut, jelasnya, pihaknya sama sekali tidak diberitahukan.
Kades Milikhior, kata Paulus, tidak pernah mengeluarkan RAB untuk ditunjukkan kepada masyarakat.
“Itu malam-malam dong (mereka) rapat sendiri saja, kami sama sekali tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Sedangkan Wakil Ketua BPD Nainaban Lasarus Mona mengungkapkan selama ini setiap kegiatan memang selalu diajukan dalam pelaksanaan Musdus maupun Musdes.
Namun saat pelaksanaan kegiatan, Lasarus tidak lagi mengetahui rincian besaran anggaran untuk setiap item kegiatan.
Pemerintah Desa tidak pernah menunjukkan RAB kepadanya selaku Wakil Ketua BPD Nainaban.
Ia mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan dana desa.
“Untuk gedung PAUD itu kami BPD tidak ada pengawasan satu titik pun untuk itu kegiatan, karena apa yang punya wewenang untuk itu hanya pemerintah desa sendiri, saya pernah tanya di sana tapi dijawab kau jangan tanya ini kami punya urusan,” kata Lasarus.
Pantauan VoxNtt.com, pembangunan gedung PAUD tersebut saat ini memang belum selesai.
Saat memantau lokasi proyek, tampak tiga pekerja sementara sibuk memasang slof atas dari gedung tersebut. Sementara bagian lainnya belum dikerjakan sama sekali.
Terpisah, Kepala Desa Nainaban Milikhior Haekase saat dikonfirmasi VoxNtt.com di Kefamenanu menuturkan, dana untuk pembangunan gedung PAUD itu hampir mencapai Rp 150 juta.
Itu dengan rincian Rp 40-an juta untuk pembayaran Hak Orang Kerja (HOK) dan sisanya untuk pengadaan material pembangunan gedung.
Ia mengakui hingga saat ini pembangunan gedung PAUD tersebut belum juga selesai.
Namun ia membantah jika hal tersebut lantaran material untuk pembangunan tidak tersedia.
Ia beralasan, mandeknya pembangunan tersebut lantaran para tukang yang notabene merupakan warganya sendiri sering disibukkan dengan banyak kegiatan lain. Sehingga waktu untuk pengerjaan gedung sering tersita.
Selain itu, jelasnya, kondisi geografis wilayah Desa Nainaban, dimana untuk mencapai lokasi desa harus melewati dua sungai besar. Akibatnya pendropingan bahan sering terhambat saat musim penghujan.
“Sebenarnya tidak ada kendala, coba tanya pekerja apa lunas belum? Saya sudah melunasi semua, kendalanya itu pekerja karena saat hujan mereka lagi panen tinggalkan pekerjaan, coba tanya pendekatan ke mereka apa HOK bermasalah? Tidak ada masalah karena memang saya sudah bayar lunas semua,” tuturnya.
“Kalau HOK bermasalah maka sampai datang di pekerjaan juga bermasalah tapi ini HOK saya bayar lunas. Bagaimana HOK saya bayar lunas lalu saya tidak sediakan bahan untuk orang kerja,” tegasnya.
Kades Milikhior mengaku, selama ini memang pihaknya tidak memasang informasi penggunaan dana desa seperti yang dikeluhkan warganya.
Namun ia berkilah tidak mengetahui jika hal tersebut harus dilakukan.
Meski tidak memasang papan informasi penggunaan dana, ia mengaku sama sekali tidak ada dana yang digelapkan.
“Harusnya ada back up dari pendamping supaya kita bisa tempel (papan informasi) karena memang selama ini juga kita bekerja pakai orang teknis,” ujar kades Milikhior.
Penulis: Eman Tabean
Editor: Ardy Abba