Ende, Vox NTT- 30 anggota DPRD Ende periode 2019-2024 sudah secara resmi menjabat sebagai anggota dewan sejak dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende I Komang Dediek Prayogo. Puluhan anggota dewan ini dilantik di Ruang Paripurna, Gedung DPRD Ende, Jalan El Tari pada Selasa (27/08/2019).
Pengamat sosial dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) St. Ursula Ende, Elias Cima mengharapkan agar adanya misi atau kebijakan baru yang dilakukan wakil rakyat selama menjabat lima tahun ke depan.
Baca Juga: 30 Anggota DPRD Ende Resmi Dilantik
Perubahan baru yang dimaksudkan terutama sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan sebelumnya, yang belum terwujud secara signifikan.
Menurutnya, SDM mesti menjadi kebijakan prioritas untuk lima tahun ke depan. Tidak sebaliknya justru monoton terhadap pembangunan infrastruktur.
“Dengan kehadiran dewan yang baru terutama orang-orang muda (milenial) dapat membuat kebijakan baru terutama terhadap sumber daya manusia masyarakat Ende,” ucap Elias kepada VoxNtt.com di Ende, Kamis (29/08/2019) siang.
Ia menambahkan, untuk menopang infrastuktur yang telah dibangun perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.
Misalnya, banyaknya dana yang dikucurkan ke desa serta program-program mengentaskan kemiskinan desa justru belum cukup memberdayakan masyarakat.
Sebaliknya, berdasarkan penelitian, program-program dimaksud justru menciptakan ketergantungan masyarakat.
Atas persoalan ini, Elias mengingatkan DPRD agar diawal menjabat ini dapat merespon dan bersama pemerintah memberi target untuk menurunkan angka kemiskinan.
Ia mengatakan, mesti ada terobosan-terobosan yang dilakukan anggota dewan terutama meningkatkan sumber daya manusia, serta menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ende.
“Itu penting sekali, karena kondisi penemuan kita melalui penelitian sebelumnya ternyata program mengentaskan kemiskinan itu menciptakan ketergantungan. Bahkan masyarakat memelihara, merawat kemiskinan untuk mendapatkan program-program tersebut,” katanya.
Mantan Aktivis PMKRI ini merekomendasikan agar DPRD dan Pemerintah mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini.
Bila perlu mendata kembali kelompok-kelompok masyarakat penerima program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD manapun, evaluasi dan melihat kembali pendampingan-pendampingan secara maksimal.
“Jadi, DPR dan pemerintah harus melihat ini sebagai program unggulan. Sehingga kapasitas atau sumber daya manusia masyarakat di desa benar-benar kuat untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang baru,” kata Elias.
“Program ini sebenarnya bertujuan itu. Nah, justru yang kita temukan malah menciptakan ketergantungan. Ini menjadi benang merah yang perlu diperhatikan oleh DPR dan Pemerintah,” sambung dia.
Sementara terhadap status daerah yang keluar dari daerah tertinggal, menurutnya perlu dipandang secara kontekstual. Sesuai penemuan akademik, bahwa wajah sosial ekonomi masyarakat masih berjalan di tempat dan belum berubah drastis.
Menurutnya, hal ini mesti dilakukan evaluasi secara keseluruhan oleh DPR termasuk kebijakan-kebijakan sebagai program prioritas DPRD.
“Anggota dewan yang baru mesti sebagai pintu masuk menuju perubahan. Coba kita cek ke desa-desa, mayoritas dana yang diprogramkan untuk pembangunan secara fisik, bukan manusianya,” katanya seraya berharap agar adanya perubahan terhadap masyarakat Kabupaten Ende selama lima tahun menjabat.
Angka Kemiskinan Naik Tahun 2018
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun VoxNtt.com, angka kemiskinan di Kabupaten Ende naik menjadi 24,2 persen pada Tahun 2018 dari Tahun 2017 yakni 24 persen. Data ini dirilis BPS pada 17 Januari 2019.
Dengan angka tersebut, kata Elias, menjadi tugas berat baik pemerintah maupun DPRD. Ia mengatakan, kedua lembaga tersebut mesti menciptakan terobosan baru untuk menurun angka kemiskinan di Kabupaten Ende.
“Harus dibuat terobosan dan kebijakan yang lebih strategis menurunkan angka kemiskinan. Nah, perubahan sosial ekonomi masyarakat itu menjadi tolak ukur kemajuan daerah ini,” katanya.
Penulis: Ian Bala
Editor: Ardy Abba