Labuan Bajo – Bonaventura Abunawan, Camat Boleng resmi ditahan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Kejari Mabar), Kamis (23/01/2020).
Bonaventura sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur, Selasa, 21 Januari 2020 lalu.
Bonaventura ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat pernyataan yang memuat tanda tangan, serta cap jempol di atas materai dari 22 tu’a golo (tua adat) se-Kecamatan Boleng akan hak dan batas tanah adat ulayat Mbehel, termasuk tanah ulayat Terlaing, Kecamatan Boleng.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari, Maiman Limbong, saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya mengatakan, selama ini Bonaventura ditahan Polda NTT di Kupang.
Pada Kamis (23/01/2020), Bonaventura diserahkan ke Kejari Mabar oleh Penyidik Polda NTT bersama dengan Penyidik JPU Kejaksaan Tinggi NTT.
“Dari Penyidik Polda NTT setelah diteliti oleh Jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi NTT dan telah memenuhi unsur formil dan materil sehingga telah di P21, selanjutnya hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan berikut barang buktinya. Hari ini juga kita lakukan penahanan terhadap saudara Bonaventura Abunawan guna untuk memudahkan proses persidangan dan tidak menghilangkan barang bukti sesuai yang diatur dalam KUHAP,” jelas Maiman.
Sementara itu, saat ditemui wartawan Bonaventura tidak banyak memberikan keterangan terkait penahanannya. Dia hanya mengatakan akan menempuh setiap proses hukum yang ada.
“No comment lah, no comment untuk penahanannya, memang sudah ditahan. Kita sedang ikuti proses hukum saja,” katanya singkat.
Saat ini untuk penahanan Bonaventura telah dititipkan ke Kepolisian Sektor Manggarai Barat.
Bonaventura akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari hari Kamis (23/01) sambil menunggu pelimpahan berkasnya ke Pengadilan untuk mengikuti proses sidang.
Atas perbuatannya, Bonaventura diancam maksimal 6 tahun hukuman penjara.
“Tersangka dijerat Pasal 263 KUHAP dengan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara dan sudah ditahan, berikut dengan barang bukti dokumen pemalsuan tanah,” kata Maiman. (VoN)