Kupang, Vox NTT- Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Muhamadyah Kupang menggelar seminar sehari, Rabu (28/01/2020).
Seminar bertajuk ‘Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT’ itu berlangsung di ruangan kuliah program studi Perikanan Universitas Muhamadyah Kupang.
Panitia menghadirkan Akademisi asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Chatarine dalam seminar itu.
Chatarine dalam paparannya menyatakan, kawasan konservasi perairan sangat menjamin kehidupan masyarakat pesisir.
Menurutnya, kawasan konservasi perairan daerah (KKPD ) itu dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun berwenang untuk mengatur pengelolaan perairan.
Sebab itu, kata Chatarine, pemerintah daerah perlu memperbaiki perlindungan sumber daya pesiair dan laut. Upaya tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan.
Di depan 100 mahasiswa peserta seminar, Chatarine menyatakan, pemerintah daerah harus mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa mengelola kawasan pesisir. Pemerintah daerah juga harus mampu memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan laut dan pesisir.
“Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak mampu melakukan, tetapi kita harus mendorong potensi-potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya. Pengelolaan sumber daya perairan harus dijaga agar tetap berkelanjutan dan bisa dirasakan dampak baik bagi masyarakat,” ujar Dosen Kelautan dan Perikanan Undana Kupang itu.
Saat ini, kata dia, pengelolaan sumber daya perairan masih belum berjalan dengan baik, meskipun sudah ada regulasinya. Regulasi itu pun dinilai Chatarine masih tumpang tindih.
Sementara itu, Ketua jurusan PSP Kumala Sari dalam sambutannya mengatakan, seminar ini sangat penting untuk menambah wawasan dari mahasiswa Kelautan dan Perikanan Universitas Muhamadyah Kupang.
Menurut Kumala, pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia tidak terlepas dari peraturan peraturan-peraturan yang berlaku, baik berbentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Ada juga peraturan-peraturan yang bersifat internasional.
Dari seminar ini, ia berharap agar mahasiswa dapat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi NTT.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba