Kupang, Vox NTT- Nusa Tengggara Timur (NTT) memang masih negatif virus corona atau Covid-19.
Meski demikian, status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) virus corona hingga kini terus melonjak.
Pengamat sosial politik asal Undana, Lasarus Jehamat menanggapi serius soal itu.
Dosen Ilmu Sosiologi Undana itu menyarankan agar Pemprov NTT melakukan karantina wilayah.
Menurutnya, karakteristik fisik Indonesia yang sangat variatif. Sebab itu, kebijakan lockdown baik darat, laut, maupun udara menjadi ruang dinilai tidak efektif.
“Siapa yang bisa memastikan orang tidak keluar masuk di tempat lain meski di gerbang utama ditutup? Ini satu soal. Soal lainnya, lockdown mengandaikan negara ini sudah sangat kuat secara ekonomi. Sebab, kebutuhan pangan warga harus dipenuhi negara. Ini soal utama kita,” ujar Lasarus kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp-nya, Senin (30/03/2020) siang.
“Tegas mensosialisasikan isolasi mandiri dan mengontrol semua gerbang masuk dari luar. Off semua dari kegiatan publik dan kantor,” sambung dia.
Penulis di harian media nasional itu malah tidak setuju jika lockdown total dilakukan dengan pertimbangan masing-masing wilayah memiliki karakter sosial ekonomi.
“Lockdwon lokal iya. Tapi lockdown total itu sulit. Karantina mandiri jauh lebih efektif di samping efektivitas social distancing. ODP yang banyak tidak berarti positif corona kan? Sejauh tim medis masih bisa menangani ODP, lockdown masih belum dibutuhkan,” tandas Lasarus.
Ia pun kembali menyarankan kepada Pemprov NTT agar melakukan karatina wilayah.
Menurut dia, pemerintah kabupaten di Provinsi NTT akan mengikuti kalau Gubernur punya keputusan.
Sementara itu, Direktur Intitute Sophia Kupang Didimus Dedi Dhosa menyebut wabah Covid-19 yang terus memakan korban. Baik ekonomi maupun sosial terus dihantui oleh beringasnya virus corona.
“Sebagai warga negara kita perlu mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang berani menolak lockdown untuk sementara waktu, dan menggantinya dengan anjuran social distance atau mengisolasi diri dan menjaga jarak fisik,” ujar Dosen Fisip Unwira Kupang itu.
Dalam konteks NTT, kata Dedi, masyarakat harus mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang. Hindari juga kebiasaan untuk bepergiaan ke pusat belanja yang melibatkan banyak orang.
“Pemerintah Provinsi NTT perlu mengawal secara ketat pada pintu-pintu masuk ke wilayah NTT, baik itu di wilayah perbatasan dengan Timor Timur maupun di sejumlah bandara dan pelabuhan. Di tempat-tempat seperti itu harus disiapkan peralatan medis untuk mengidentifikasi penularan virus covid 19,” katanya.
Menurut Dedi, jika teridentifikasi ODP dan PDP pemerintah perlu mengawas secara serius dan didukung dengan anggota masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, sejumlah langkah taktis yang dilakukan oleh para pekerja medis dan pekerja sosial akhir-akhir ini melalui pembagian masker dan hand sanitizer perlu diapresiasi dan didukung.
Soal konsep karantina wilayah, Dedi menyebut bahwa wilayah tertentu saja yang dikarantina atau istilah partial lockdown (lockdown sebagian).
Menurut dia, kebijakan karantina sebagian wilayah sedikit lebih cocok untuk Indonesia yang memiliki provinsi kepulauan. Artinya, wilayah tertentu yang sudah sangat rentan dan memakan korban yang harus dikarantina dari arus mobilisasi manusia.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba
