Borong, Vox NTT- DPRD Manggarai Timur (Matim) membahas polemik pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Watu Lanur, Kecamatan Poco Ranaka, Selasa (23/06/2020) lalu.
Kepala Desa Watu Lanur Petrus Cucur Radison didampingi beberapa aparatnya ikut dalam pembahasan di ruangan Komisi A DPRD Matim itu. Rapat itu dipandu langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Matim Petrus Jafar.
Baca: Pengusaha Diduga Dapat BLT DD, Pemdes Watu Lanur Diadukan ke DPRD Matim
Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Heremerias Dupa, Wakil Ketua I Bernadus Nuel dan Wakil Ketua 2 DPRD Damu Damian.
Selain itu, ada beberapa anggota DPRD Matim yang ikut ambil bagian, yakni Lucius Modo, Herman Hardi, dan Abubakar Nasidin.
Hadir pula Kepala DPMD Matim Yosef Durahi, Kadis Sosial Wihelmus Deo dan Camat Poco Ranaka Yorand Nengkos.
Pada kesempatan itu, Kepala DPMD Matim Yosef Durahi mengatakan, pihaknya akan berkoordiansi dengan Dinas P dan K terkait beberapa guru bersertifikasi, yang mana telah menerima dana BLT DD Watu Lanur.
Baca: Pengusaha Dapat BLT, Kebijakan Kades Watu Lanur Dinilai Tidak Tepat Sasaran
“Kita akan koordinasi lagi terkait beberapa guru ini. Tetapi pengusaha yang memiliki mobil dan motor itu uangnya harus dikembalikan,” tegasnya.
Wakil Ketua II DPRD Matim, Damu Damian, mengatakan pihaknya akan merekomendasikan ke dinas terkait agar bisa menyelesaikan persoalan pembagian BLT Watu Lanur.
“Dewan tidak bisa memutuskan, tapi kami merekomendasikan saja agar Kades Watu Lanur untuk segera dipanggil oleh Dinas PMD,” kata Damian kepada VoxNtt.com, Selasa (30/06/2020).
Baca: Pengusaha Dapat BLT DD, PMKRI Ruteng Kritik Kebijakan Pemdes Watu Lanur
“Kami juga sudah informasikan ke Kecamatan Poco Ranaka agar bisa menyelesaiakan persoalan ini,” sambungnya.
Terpisah, Kepala Desa Watu Lanur Petrus Cucur Radison mengatakan, pihaknya juga akan berkoodinasi lebih lanjut dengan DPMD Matim untuk menyelesaikan polemik tersebut.
“Kita akan koordinasi lebih lanjut dan menunggu panggilan dari PMD,” ujarnya.
Baca: Dituding Bagi BLT DD Tidak Tepat Sasaran, Begini Respon Pemdes Watu Lanur
Sementara itu, salah satu pengadu Yosef Dahur menyatakan, hingga kini pihaknya belum dipanggil oleh Pemerintah Kecamatan Poco Ranaka untuk menindaklanjuti persoalan itu.
Padahal, kata dia, sebelumnya berdasarkan hasil pertemuan dengan DPRD, pengadu diminta untuk menunggu panggilan dari Pemerintah Kecamatan Poco Ranaka.
“Untuk kami kami yang 8 orang sebagai pihak pengadu, tunggu dipanggil dari pihak Kecamatan Poco Ranaka dan sampai hari ini pun kami tidak dipanggil dari pemerintah kecamatan,” terang Dahur kepada VoxNtt.com, Sabtu (27/06/2020) lalu.
Dikabarkan sebelumnya, Pemdes Watu Lanur dituding menyalurkan BLT DD Covid-19 tidak tepat sasaran.
Dugaan bernada tudingan itu diungkapkan Yosef Dahur, warga asal Golo Labang, Dusun Lenda, Desa Watu Lanur.
Yosef keberatan namanya tidak masuk dalam daftar penerima BLT DD. Sementara pengusaha dan guru ia sebut telah menerima BLT DD Watu Lanur.
KR: L. Jehatu
Editor: Ardy Abba