Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»Di Balik RUU PIP, BKH Menduga Ada Kepentingan Kelompok dan Partai Tertentu
NASIONAL

Di Balik RUU PIP, BKH Menduga Ada Kepentingan Kelompok dan Partai Tertentu

By Redaksi30 Juni 20202 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
DR. Benny K Harman saat membawakan materi dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa 30 Juni 2020
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Labuan Bajo, Vox NTT-Ketua Fraksi MPR RI Fraksi Demokrat, Benny K. Harman dalam kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

Menurut Harman, Partai Demokrat menolak rancangan undang undang ini sejak awal.

“Kami konsisten menolak RUU ini. RUU ini ditolak karena tidak sesuai dengan konsensus awal para pendiri bangsa kala Pancasila dirumuskan. Yang ada hanyalah titipan kepentingan kelompok dan partai politik tertentu,” ungkapnya.

BKH menegaskan bahwa Pancasila tak pernah salah sehingga tak perlu diubah.

“Pancasila itu ibarat kompas yang hanya menujuk arah ke mana kita jalan. Mengubah apalagi mengalahkan Pancasila saat elit, penguasa, dan parpol  di negeri ini salah jalan adalah langkah yang tak masuk akal” tegasnya.

Wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu pun membuka kembali sejarah soal para perilaku penguasa yang tidak sesuai dèngan Pancasila sejak orde lama hingga sekarang.

“Perilaku penguasa yang bertentangan dengan Pancasila bukan khas pasca reformasi tapi juga terjadi pada masa orde lama. Soekarno, menurutnya, pernah menerapkan demokrasi terpimpin dan ingin menjadi presiden seumur hidup. Ini tentu bertentangan dengan Pancasila” tegas Harman.

Kegiatan sosialisasi empat pilar ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Para pemuda, kader parpol, tokoh masyarakat tampak serius mengikuti acara.

Setiap peserta yang mengikuti acara wajib memakai masker, cuci tangan, diukur suhu tubuhnya. Bahkan, selama mengikuti acara, jarak antara peserta yang satu dengan yang lain diatur sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

KR: Wily K

Editor: Irvan K

Benny K Harman Labuan Bajo RUU PIP
Previous ArticleFakta-fakta Penemuan Jasad Seorang Pria di Borong
Next Article DPRD Matim Bahas Polemik BLT DD Watu Lanur

Related Posts

KemenHAM Dorong Youth Ranger Indonesia Jadi Agen Penyebar Nilai HAM

16 Juni 2026

Demokrat Bantah Keterlibatan AHY dalam Kasus BGN, Minta Media Sajikan Informasi Terverifikasi

10 Juni 2026

420 Warga Tengki Seribu Minta Natalius Pigai Turun Tangan Awasi Pemenuhan HAM di Lokasi Relokasi

9 Juni 2026
Terkini

KemenHAM Serap Aspirasi Warga dalam Sosialisasi Penguatan HAM di Tiga Desa Manggarai Raya

25 Juni 2026

Julie Laiskodat Sumbang Rp100 Juta untuk MTQ Tingkat Provinsi NTT di Nagekeo

25 Juni 2026

Rutan Kupang Siap Serahkan Rekaman CCTV Terkait Dugaan Suap terhadap Saksi Kasus Jaksa Peras Kontraktor

24 Juni 2026

Undhira Bali Pertahankan Tradisi Ibadah Rabuan untuk Perkuat Karakter dan Spiritualitas Civitas Akademika

24 Juni 2026

Padma Indonesia Kecam Dugaan Intimidasi Warga Tonggurambang Terkait Rencana Pembangunan Fasilitas Militer

24 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.