Labuan Bajo, Vox NTT- Rencana pembangunan sarana dan prasarana di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) terus menuai diskursus hangat di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT. Ada kelompok pro. Ada juga yang kontra.
Pada 6 Agustus 2020 lalu, Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD dan Bupati setempat.
Mereka menuntut pemerintah untuk segera menghentikan rencana pembangunan sarana dan prasarana-Geopark di Kawasan Loh Buaya Pulau Rinca karena dinilai bakal merusakan kawasan konservasi.
Baca: Tolak Pembangunan Sarpras di Pulau Rinca, Formapp: Jangan Rusak Kawasan TNK
Hari ini, Rabu (12/08/2020), Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Mabar (Setber PM-MB) menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung pembangunan destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo dan sarana-prasarana di TNK.
Mereka terdiri dari Himpunan Nelayan Bersatu Kecamatan Komodo (NUANSA), Komite Aliansi Masyarakat Manggarai Barat (KAM – MB), Angkatan Muda Pro Reformasi Manggarai Barat (AMP), Gerakan Masyarakat Anti Tambang Manggarai Barat (GERAM), Gerakan Perempuan Membangun (EMBUN), Forum Multi Kultur Membangun (FMKM) Manggarai Barat, dan Komunitas Pelaku Pariwitasa Manggarai Barat.
Aksi ini menyasar di Kantor Bupati Mabar, Kantor Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), Kantor DPRD Mabar dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Pro-kontra pembangunan di Mabar ini memantik komentar dari Matheus Siagian, salah satu pelaku pariwisata di Labuan Bajo.
Di tengah diskursus pro dan kontra ini, menurut dia, posisi pemerintah daerah (Pemda) Mabar sangat penting untuk hadir sebagai penengah.
Pemda Mabar diharapkan sebagai corong untuk menyampaikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Hal itu agar penduduk dapat menimbang dengan lebih baik terkait pro dan kontra pembangunan di daerah itu.
“Saya pribadi tahun lalu ikut demonstrasi penolakan pembangunan oleh pihak swasta di dalam Taman Nasional Komodo. Saat itu alasan saya adalah karena pembangunan itu oleh swasta dan juga bukan buat umum melainkan untuk profit perusahaan tersebut, yang belum tentu berkomitmen jangka panjang untuk komitmen konservasi biodiversity di Taman Nasional Komodo,” ujar Matheus kepada VoxNtt.com, Rabu malam.
Meski demikian, lanjut dia, rencana pembangunan kali ini ada bedanya yakni dibangun oleh pemerintah. Apalagi yang dibangun bukan hotel dan restoran, melainkan perbaikan sarana konservasi yang meningkatkan kualitas TNK.
Menurut dia, pembangunan kali ini merupakan bentuk perhatian Presiden Joko Widodo terhadap daerah Mabar.
“Perlu diingat bahwa pembangunan selama masa pemerintahan Jokowi sangat rapid, jalan raya beliau sulap jadi rapi, dermaga, mercusuar, dan yang paling utama, terlepas pro kontranya, saya sebagai rakyat di daerah timur Indonesia merasakan nikmat yang biasa rakyat di Indonesia barat rasakan,” tegas Matheus.
“Selama pembangunan pemerintah difungsikan untuk fasilitas umum/bersama, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Bapak Jokowi atas perhatiannya,” imbuhnya.
Penulis: Ardy Abba
