Kupang, Vox NTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekrut sebanyak 182 guru dan tenaga kependidikan.
“Seleksi guru kontrak provinsi. Ya, pada tahun 2020 pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sebanyak 182 orang,” kata Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Adelino Soares kepada wartawan di Kupang, Rabu (09/09/2020).
Guru dan tenaga kependidikan itu tersebar di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
Ia mengatakan, perekrutan 182 guru dan tenaga kependidikan itu untuk mengisi lowongan dan guru-guru yang tidak aktif lagi.
Hal itu disebabkan karena mereka sudah lulus CPNSD, meninggal dunia, sudah masuk usia pensiun, pindah kerja dan yang tidak disiplin atau mangkir tidak masuk kerja.
Dikatakan, proses seleksi dilakukan secara terbuka untuk umum baik itu untuk guru komite maupun guru tidak tetap yayasan.
Selain itu juga diberikan kepada kelompok pencari kerja bagi mereka-mereka yang baru diwisuda dari perguruan tinggi untuk posisi guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dengan memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 maka metode seleksi dapat dilakukan secara online.
“Kami melakukan seleksi dalam jaringan atau online. Perlu kami jelaskan bahwa dalam proses seleksi secara online ada tahapannya. Di mana ada dua tahapan besar yakni tahapan pertama itu seleksi administrasi dan kedua adalah uji kompetensi,” ungkapnya.
Untuk seleksi administrasi kata dia, pendaftarannya dilakukan secara online dan itu dimulai dari tanggal 24 Juni 2020 dengan jumlah peserta yang mendaftar saat itu sebanyak 5.772 peserta. Selanjutnya peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam nominasi tiga besar sebanyak 534 orang.
“Sebenarnya yang memenuhi syarat itu banyak tetapi yang memenuhi syarat juga kita pilih nominasi tiga besar. Itu yang kemudian kita dorong untuk mereka mendapatkan kesempatan masuk tahap berikutnya. Itu yang disebut dengan uji kompetensi,” ujarnya.
Kemudian yang masuk dalam uji kompetensi itu sebanyak 534 orang. Dan peserta ini wajib kunjungi website Bidang Pembinaan Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan memasukan data sama seperti waktu pendaftaran.
Dan uji kompetensi dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 dan pelaksanaannya sebanyak enam sesi.
“Memang tesnya secara online tetapi jedahnya hanya satu jam sehingga tidak ada ruang untuk bertanya ke teman yang lain,” kata Adelino.
Dijelaskan, saat ini NTT kekurangan guru sekitar 11 ribu lebih.
Ditanya mengapa hanya dibutuhkan 182 orang, ia mengatakan untuk mengisi kuota guru di provinsi di tahun 2020 sebanyak 2.343 orang.
“Memang kita beri kuota paling banyak di Kabupaten TTS sebanyak 40 orang. Karena di TTS kekurangan tenaga guru paling banyak dan terutama di daerah-daerah terpencil, terluar dan terbelakang. Tetapi secara keseluruhan didistribusikan di 22 kabupaten/kota,” imbuh Adelino.
Lebih lanjut kata dia, sesuai dengan kuota sebanyak 2.343 orang manakala ada tenaga guru dalam perjalanan sampai Desember 2020 ternyata ada guru yang tidak aktif lagi tentu akan mengisi lowongan itu.
Dalam kesempatan itu dia juga mengatakan, guru kontrak provinsi dibiayai oleh APBD Provinsi. Di mana gaji mereka dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2 juta per bulan dan dipotong pajak.
Sebelumnya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan guru kontrak komite dan yayasan di NTT. Hal itu dilakukan demi menjaga agar tidak ada oknum yang sewenang-wenang bermain-main dengan nasib para pahlawan pendidikan ini seperti yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai.
“Kejadian serupa mungkin saja terjadi di tempat lain hanya kita tidak tahu dan belum sempat terpublikasi di media,” kata Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Dj. Windy dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Kelimutu DPRD Provinsi NTT, Senin, 7 September 2020.
Baca Juga: Pemprov NTT Diminta Evaluasi Keberadaan Guru Komite dan Yayasan
Piter Windy mengatakan, evaluasi juga penting dilakukan terhadap metode perekrutan 182 guru kontrak provinsi yang baru dilakukan belum lama ini. Terhadap mekanisme penilaian lulus dan tidaknya setiap calon tenaga pendidik yang melamar pada formasi tersebut dimulai dari seleksi administrasi.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba