Labuan Bajo, Vox NTT- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemeparekraf) RI di bidang Pusat Data dan Sistem Informasi menggelar Focus Grup Discussion (FGD), Selasa (24/11/2020).
FGD ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi data destinasi super prioritas (DSP) Labuan Bajo.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan, Labuan Bajo saat ini menjadi destinasi super prioritas, yang mana pada tiga minggu lalu baru saja dilakukan acara peresmian protokol Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE).
Dalam kegiatan itu kata dia, dihadiri langsung oleh di Menteri Kemenparekraf, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kominfo, Menteri Perhubungan dan di sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Wahyu mengatakan, daerah Labuan Bajo Flores merupakan destinasi yang luar biasa menariknya.
“Namun demikian tentunya kami dari Kmenterian Parekraf mendapat amanah untuk bagaimana kami dapat memperoleh data yang terkait dengan KSP Labuan Bajo khususnya,” ungkap Wahyu dalam sambutannya melalui melalui zoom.
“Karena apa, karena pemerintah Kemenparekraf khususnya, sering membutuhkan data terkait bagaimana dampak dari insentif atau bantuan pemerintah yang telah disampaikan kepada daerah tersebut atau daerah sekitarnya bagaimana pula dampak Covid-19 bagi para usaha dan industri tenaga kerja yang berada di daerah tersebut. Karena itu hal-hal lain yang tentunya akan menjadi dasar kebijakan,” lanjut Wahyu.
Wahyu mengatakan, data-data tersebut membutuhkan informasi yang valid dari setiap daerah.
Karena itu, pihaknya melakukan koordinasi kepada 5 KSP tahun ini dengan tujuan data-data tersebut dapat terkumpul dengan standarisasi dan dengan sistem atau platform.
Dia juga memohon kerja sama dari seluruh stakeholder, baik dari pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.
“Kemudian stakeholder lainnya dalam hal ini akademisi, peneliti dan asosiasi, agar data-data tersebut dapat tersusun dan terdeliver kepada kami dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya
Wahyu mengakui, untuk mengidentifikasi dan memetakan, bukanlah hal yang mudah.
“Membutuhkan waktu dan ada yang melakukan proses eksekusinya oleh karena itu kamu minta kerjasama bapak ibu sekalian agar kiranya ada staf ataupun petugas yang ditunjuk untuk yang secara harus rutin memasukkan data-data tersebut,” pintanya
Hal itu kata dia, agar terjadinya sinergisitas antara pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dengan pemerintah pusat.
“Dan kami mengharapkan informasi mengenai destinasi super prioritas khususnya di Labuan Bajo Flores ini bisa terkumpul dan menjadi acuan dalam mengambil keputusan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wayan Darmawa mengapresiasi atas kegiatan FGD yang dibuat oleh Kemenparekraf.
Dia memyebut, sebuah kekuatan atau kunci bagaimana menyiapkan semua perencanaan yang berkualitas yaitu dengan perencanaan berkualitas.
Karena pada akhirnya, semua akan mampu menghasilkankan pembangunan yang berkualitas.
“Sebagaimana kita ketahui pengalaman menunjukkan bahwa dalam pembangunan kepariwisataan perlu membutuhkan sebuah dukungan-dukungan serta kualitas data yang sangat memadai,” ungkapnya dalam acara FGD tersebut.
Karena itu kata dia, agar memastikan pembangunan yang diakukan sejalan dengan target-target yang dicapai.
“Mengapa ini sangat dibutuhkan? Karena sehubungan dengan adanya kebijakan afirmatif yang memberikan ruang yang sangat besar bagi pemerintah provinsi pemerintah kabupaten di bidang pariwisata,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bagaimana mendorong dan membuat sebuah kegiatan yang memiliki karakteristik dan ciri berbeda Kementerian Pariwisata bersama di provinsi dan kabupaten.
Karena itu, Wayan merasa bangga dengan kebijakan Presiden menetapkan destinasi super prioritas yang hanya ada 5 di Indonesia.
Wayan menjelaskan, Peraturan Presiden menegaskan bahwa akan didorong pembangunan di Indonesia satu data.
“Provinsi NTT sebagai pusat informasi sejak tahun 2017 telah memiliki NTT satu data yang dikelola oleh bankdata yang dulu Bappeda,” tegasnya.
Hal ini dilakukan kata dia, sebagai respon bahwa semua perencanaan pembangunan memang membutuhkan kualitas data dan di dukung oleh berbagai pihak.
“Sebagai informasi, di NTT adalah bisa dikatakan salah satu di antara dua provinsi yang pertama membangun NTT satu data bersama Provinsi Jawa Barat,” paparnya
Sehingga hal itu kata dia, membangun koordinasi dan sinkronisasi data destinasi super prioritas Labuan Bajo adalah langkah strategis bagaimana menyatukan informasi-informasi.
Wayan menyebut, kerangka kerja pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo memastikan 3 aspek.
“Yang pertama adalah dengan adanya nya data maka akan ada kepastian atau kualitas data. Jadi tidak ada lagi persepsi data yang dikeluarkan Kemenpar misalnya atau data yang dikeluarkan BPS atau data yang dikeluarkan provinsi dan kabupaten akan berbeda dan perbedaan-perbedaan ini kalau terjadi akan mengalami satu distorsi ketidakpastian penyusunan perencanaan pembangunan,” tegasnya
Yang kedua, lanjut Wayan, yaitu dengan koordinasi dan sinkronisasi data akan terjadi efisiensi dalam pengambilan data.
“Jadi akan ada pembagian peran tentu koordinasi, bagaimana kita membagi peran provinsi, seperti apa perannya Kabupaten seperti apa perannya demikian juga BPS kita akan memiliki arah kerja dalam satu platform yang sama,” ujarnya.
Wayan menambahkan, yang ketiga adalah dengan koordinasi dan sinkronisasi data, maka akan ada proses dan juga pemilihan data yang sistematis.
“Dan data-data mana yang kita gunakan untuk perencanaan dan data-data mana saja yang akan kita gunakan untuk membangun proyeksi-proyeksi yang sekali lagi akan sangat-sangat menentukan kualitas perencanaan atau proyeksi yang kita lakukan,” tuturnya.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba
