Ruteng, Vox NTT- Anggota DPR RI, Benny K Harman (BKH) menggelar kegiatan Dengar Aspirasi Masyarakat di SMP St. Klaus Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Rabu (06/01/2021).
Dalam kesempatan tersebut, BKH menyinggung soal gerakan kelompok intoleran yang semakin kuat belakangan ini.
Menurut dia, kelompok intoleran tidak ada ruang di Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Tak ada ruang bagi kelompok intoleran di negara ini termasuk NTT. Sebabnya sederhana. Negara ini didirikan dengan landasan kemajemukan,” ujar politisi Demokrat itu.
BKH menjelaskan, Indonesia didirikan oleh tokoh dari banyak Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA). Inilah ciri yang membedakan Indonesia dengan negara manapun.
“Kalau tidak majemuk, bukan lagi Indonesia. Namun, ada kelompok tertentu yang tak paham ini. Seolah-olah negara ini dibangun oleh sekelompok orang saja,” tegasnya.
BKH mengatakan, kelompok intoleran yang ada bukan baru muncul. Sebelumnya muncul, tetapi tidak bertumbuh seperti di era demokratisasi seperti sekarang.
“Organisasi intoleran bukan gerakan baru. Mereka bertumbuh saat orde baru tumbang. Memasuki era demokratisasi, bila kita mau bilang begitu, kelompok intoleran justru beranak pinak,” tukas BKH.
Dengan adanya kebebasan sebagai salah satu syarat demokrasi, lanjut dia, kelompok ini semakin kuat. Meski begitu, kelompok intoleran bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.
“Bapak dan ibu semua tahu syarat demokrasi adalah keberagaman, apapun jenisnya. Bila tak beragam, bukan demokrasi lagi namanya,” katanya.
Di sisi lain kelompok intoleran mempunyai doktrin bahwa hanya ajaran agamanya yang benar. Ajaran agama yang lain salah.
Karena itu, menurut BKH, Partai Demokrat sebagai partai tengah menolak kelompok intoleran ini.
Sementara itu, Kepala SMP St. Klaus Kuwu Marius Karang, menanyakan kelompok Front Pembela Islam (FPI) yang berkembang selama ini.
Menurutnya, kelompok ini sangat mencabik keberagaman negara ini.
“Saya menyayangkan munculnya gerakan organisasi FPI belakangan ini. Mereka membuat kekerasan dan menghakimi penganut agama yang lain sebagai kafir, bahkan sebutan kafir itu juga ditunjukkan pada sesama penganut agama,” tukas Marius.
“Kita menyebutnya kelompok ini sebagai intoleran. Kelompok ini tidak boleh dibiarkan pak Benny. Karenanya, saya mendukung FPI dibubarkan,” imbuhnya.
Pembubaran FPI Langkah yang Tidak Tepat
Merespons pernyataan Kepsek Marius, BKH mengatakan, pembubaran FPI sebagai langkah yang tidak tepat.
Menurut dia, Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk menghilangkan kelompok radikal seperti FPI.
Meski begitu, kata dia, membubarkan organisasi ini tidak tepat. Sebab organisasinya bisa bubar, tetapi orang-orang yang tergabung di dalamnya masih ada. Mereka mempunyai doktrin yang kokoh dan jaringan ada di mana-mana.
“Sekarang dibubarkan tapi mereka bisa membuat organisasi yang baru. Bagi saya, tegaskan hukum bagi mereka. Beri hukuman yang tepat bagi yang melanggar hukum agar mereka beradab,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini.
Sebagai informasi, kegiatan Dengar Aspirasi Masyarakat ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari para guru, pegawai, siswa, yayasan dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Para peserta mengikuti dengan saksama dan menjaga jarak sesuai protokol Covid-19.
Kegiatan di lembaga pendidikan favorit ini merupakan kunjungan sekaligus kegiatan perdana BKH. (VoN/Ardy Abba)
