Jakarta, Vox NTT- Lembaga Hukum dan HAM Padma dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) bakal melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri.
Tidak hanya di Mabes Polri, dua lembaga nonpemerintah tersebut juga bakal melakukan aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi tersebut terkait laporan Paul Lein terhadap dugaan ijazah palsu Wali Kota Batam yang sudah diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri.
“Laporan Paul Lein terhadap dugaan ijazah palsu Wali Kota Batam direspons cepat saat Kapolri masih menjadi Kabareskrim,” kata Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia sekaligus Ketua Kompak Indonesia dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Minggu (13/06/2021).
Gabriel mengaku, pihaknya telah mendampingi pelapor saat diperiksa penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri.
Selanjutnya, ia meminta penyidik dan Dirtipidum Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Batam.
Selain Wali Kota, tentu saja KPU dan Bawaslu Kota Batam periode sebelumnya perlu diperiksa dan memberikan klarifikasi resmi kepada publik, apakah ijazah S1 dan S2 Wali Kota Batam itu asli atau bukan karena sudah menjadi dokumen resmi negara.
Menurut Gabriel, KPU dan Bawaslu Kota Batam sekarang tidak bisa begitu saja meloloskan verifikasi administrasi hanya berpatokan pada ijazah SMA Wali Kota.
“Wajib hukumnya dimintai keterangan resmi Wali Kota Batam mengapa tidak melampirkan ijazah S1 dan S2 karena pada periode sebelumnya dijadikan bukti administrasi hukum prasyarat di KPU dan Bawaslu dalam Pemilukada sebelumnya,” imbuh Gabriel.
Menurut dia, hal ini sangat penting, sebab berkaitan dengan integritas seorang pejabat publik.
Bukti lain, lanjut dia, menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga lewat surat resminya mencantumkan gelar S1 dan S2 Wali Kota Batam.
“Kami dari Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, sangat berterima kasih kepada Kapolri yang sangat merespons dan langsung menindaklanjuti laporan PauL Lein atas dugaan ijazah palsu Wali Kota Batam yang sudah diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri,” kata Gabriel.
Ia menambahkan, pihaknya melakukan aksi bertujuan untuk mengingatkan Kapolri agar mengawal penanganan perkara yang sedang diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Diharapkan kasus tersebut diusut tuntas.
“Kami mendesak KPU dan Bawaslu Kota Batam untuk bekerja profesional dan miliki integritas mempersoalkan ketat bukti-bukti administrasi hukum, dari Cakada yang diduga kuat diragukan keabsahan prasyarat administrasi hukumnya,” tegas Gabriel.
Ia juga mendesak Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI untuk mengawasi proses hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri
Tidak hanya itu, Gabriel kemudian mendesak KPK RI segera menindaklanjuti laporan LSM ‘Suara Rakyat Keadilan’ terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kota Batam.
KPK juga didesak segera menindaklanjuti OTT terkait tindak pidana korupsi gratifikasi.
“Kami juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dan pejabat di Kota Batam dan BP Batam untuk menjadi Whistleblower bagi KPK RI dengan menggunakan fasilitas KPK RI Whistleblower’s System (KWS) http//kws.kpk.go.id atau call center KPK 198 atau wa 0811959575 atau 08558575575,” katanya. (VoN)