Jakarta, Vox NTT- Bisnis UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia kini telah mencapai 65 juta.
Hal tersebut membuat bisnis UMKM disebut sebagai penopang perekonomian tanah air.
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman mengatakan, salah satu masalah terbesar UMKM saat ini adalah terkendala dalam sisi pendanaan untuk ekspansi bisnisnya.
Berdasarkan data rasio kredit perbankan untuk UMKM per Juli 2021 baru mencapai 19 persen atau sekitar Rp1.080 triliun, dengan kredit untuk usaha kecil dan menengah mencapai 79 persen.
Kehadiran solusi pendanaan yang murah dan mudah seperti skema urun dana (Securities Crowdfunding) semakin dibutuhkan oleh pelaku bisnis UMKM.
Dalam misi mewujudkan solusi pendanaan bisnis UMKM di Indonesia melalui skema urun dana (Securities Crowdfunding), Bizhare bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Makassar dan Nusa Tenggara Barat.
Melalui kegiatan ini Bizhare melakukan survei dan pengambilan sampel mengenai probabilitas pendanaan bisnis UMKM melalui skema securities crowdfunding.
Data menunjukkan bahwa 55 persen UMKM membutuhkan pendanaan untuk ekspansi sedangkan 45 persen masih membutuhkan pendampingan bisnis.
Sedangkan dari segi skema pendanaan, sebanyak 67 persen bisnis UMKM lebih memilih skema pendanaan syariah dan 33 persen bisnis UMKM memilih skema pendanaan konvensional.
Melalui data survey tersebut juga menunjukkan total pendanaan yang dibutuhkan oleh bisnis UMKM saat ini mencapai 19,5 miliar.
CFO Bizhare, Gatot Adhi Wibowo menjelaskan melalui kunjungan ini Bizhare melakukan pendampingan UKM untuk naik kelas dan investable, membantu UKM berorientasi ekspor, dan membantu pendanaan bagi UKM untuk ekspansi dengan skema pendanaan urun dana yang melibatkan masyarakat sebagai pemodal dan bisnis UKM sebagai penerbit.
“Ini menjadi langkah awal bagi bisnis UKM dapat Go Public di Bursa Efek Indonesia” pungkasnya.
Senada dengan pernyataan Gatot Adhi Wibowo, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman menegaskan “Alumni” Securities crowdfunding akan didorong untuk dapat Go Public di Bursa Efek Indonesia untuk dapat mengakses investasi yang lebih besar dan bertransformasi menjadi usaha besar.
Gatot juga menargetkan 30 persen dari total bisnis UKM yang terlibat dalam survey dan kunjungan Bizhare dan KemenkopUKM siap mendukung acara Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan dapat terdanai melalui skema urun dana Bizhare. (*VoN)