Atambua, Vox NTT – Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Kontrak Daerah (Tekoda) di lingkup Pemkab Belu meninggalkan tugas dan tanggung jawab di saat jam dinas.
Pantauan wartawan, ratusan Tekoda datang ke Taman Kota di depan kantor DPRD Belu dengan mengenakan pakaian hitam putih atau pakain seragam Teko, Rabu pagi (22/06/2022).
Setelah sejam berkumpul di Taman Kota, sejumlah perwakilan Tekoda masuk ke Kantor DPRD Belu.
Setelah mengisi buku tamu, perwakilan Tekoda diterima di ruang Ketua DPRD Belu.
Informasi yang dihimpun awak media ini, massa Tekoda yang jumlahnya mencapai ratusan ini tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Perubahan (FKMPP).
Hingga berita ini diturunkan perwakilan Tekoda dari lingkup Pemkab Belu masih berdiskusi dengan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD di ruang ketua dewan.
Massa Forum Tenaga Kontrak Daerah (FTKD) yang ikut dalam aksi damai di DPRD Belu mengaku bahwa mereka diizinkan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut melakukan aksi damai saat jam kerja.
Kepada awak media, koordinator FTKD James Amalo mengatakan, kehadiran dia dan teman-temannya di DPRD Belu untuk menyampaikan aspirasi dari PTT yang sudah diterima dan bekerja di lingkup Pemkab Belu.
James mengatakan, kehadiran tenaga PPT yang tergabung dalam forum FTKD setelah mendapat izin dari masing-masing pimpinan OPD.
“Kami yang datang ini perwakilan dari semua OPD dan sudah dapat izin dari pimpinan OPD,” jelas James saat diwawancarai di depan kantor DPRD selepas pertemuan di ruang kerja ketua dewan.
James menjelaskan, kedatangan FKTKD di DPR Belu guna menyampaikan aspirasi para PTT yang saat ini sudah diterima di lingkup Pemkab Belu.
Ditanya apakah aksi yang dilakukan FKTKD merupakan aksi titipan atau ditunggangi kelompok tertentu, James membantah.
“Tidak, aksi hari ini murni dari kita dan tidak ada yang tunggangi,” bantah James.
James mengatakan, perwakilan PPT yang ikut aksi berasal dari sejumlah OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sat Pol PP, Dinas Koperasi, Dinas PU serta OPD lainnya.
Terpisah, Plt. Kasat Pol PP Nikolaus Umbu K.Birri mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya anggota Sat Pol PP yang ikut dalam aksi damai yang dilakukan forum PTT.
Nikolaus menjelaskan, anggota Sat Pol PP yang hadir di DPRD adalah untuk melakukan pengamanan. Sedangkan informasi soal adanya anggota yang diizinkan untuk ikut aksi tidak benar.
“Kita tidak ada perintah dan izin untuk ikut aksi. Anggota disana adalah yang hadir untuk melakukan Pam,” tegas Nikolaus saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.
Sementara itu, pimpinan OPD lainnya, Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Eda Fahik belum memberi respons saat dikonfirmasi soal keterlibatan sejumlah PPT guru dalam aksi.
Penulis: Marcel Manek
Editor: Ardy Abba