Ruteng, VoxNTT.com – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui perhatian Pemerintah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih terbilang minim.
Hal tersebut dapat dilihat dari aspek standar penghasilan tenaga PAUD, status guru yang masih honorer hingga perhatian khusus untuk lembaganya.
Sekretaris Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Emil Ndahur mengatakan, saat ini pemerintah memang sedang dalam kondisi penuh keterbatasan untuk memperhatikan PAUD
Tetapi apapun itu, melalui Bunda PAUD, pemerintah akan berupaya mendorong agar semua tenaga pendidik dan pengelola mampu mengurus anak-anak dengan baik di tengah keterbatasan ini.
“Bunda PAUD terus berupaya agar di tengah keterbatasan ini kita tetap mampu urus kita punya anak-anak. Jangan kita abaikan,” ungkap Emil Ndahur saat menghadiri kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di Aula TP PKK Kabupaten Manggarai, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut dia, perhatian Pemerintah Pusat saat ini, hanya dicurahkan khusus untuk lembaga PAUD yang statutus tingkatannya Taman Kanak (TK) usia 4-6 Tahun, sementara untuk lembaga PAUD yang statusnya belum TK masih sangat minim
Pada tahun 2025, kata Emil, kurang lebih ada delapan unit TK PAUD yang mendapat anggaran revitalisasi dan sekarang sedang dalam proses pengerjaan.
“Ini menunjukan bahwa realita tersebut tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang perhatian pemerintah masih fokus ke PAUD yang tingkatannya sudah TK,” ujar Emil.
Karena itu, sebagai bentuk perhatian, pihaknya telah mengusulkan kurang lebih 12 kuota ke Kementrian Pendidikan agar pembangunannya bisa ditingkatkan lagi
Sebab, eksistensi PAUD tersebut sangat penting untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Manggarai.
Tak hanya pembangunan PAUD, nasib kesejahteraan tenaga dan pengelola juga turut menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dari aspek penghasilan maupun status karier para tenaga PAUD.
Di Kabupaten Manggarai, Kata Emil, PAUD terkategori dalam dua bagian, yakni PAUD formal berbentuk TK dan PAUD non-formal berbentuk KB, TPA dan SPS, keduanya diarahakan untuk melaksanakan PAUD Holistik Integral (HI)
PAUD yang non formal itu biasanya milik perorangan yang dikelola di rumah sendiri atau pinjam pakai lahan, sementara PAUD holistik integral lebih fokus kepada pengembangan aspek anak secara utuh, seperti kognitif, fisik, emosional, sosial, dan spiritual.
“Tetapi apapun itu pemerintah berupaya untuk memberi perhatian kepada PAUD sembari menunggu intervensi apa yang diberikan oleh pemerintah. Semoga tahun 2026 kita bisa berbenah lebih baik dan yang paling penting ada perhatian khusus untuk tenaga pendidiknya juga,” pungkas Mantan Camat Langke Rembong itu.
Penulis: Berto Davids