Kupang, VoxNTT.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merencanakan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kota Kupang.
Proyek tersebut mencakup pekerjaan jalan lapen dan hotmix yang ditargetkan mulai dikerjakan pada pertengahan April 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi Dethan mengatakan, sejumlah proyek jalan sudah dapat dimulai dalam waktu dekat setelah melalui tahapan administrasi.
Sementara itu, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga PUPR Kota Kupang, Yohanes F. Puu, menyebut dua paket proyek jalan, yakni di kawasan GOR dan Oeleta, telah memasuki tahap pelelangan.
“Sudah diproses di bagian barang jasa dengan hotmix dan mungkin sebentar dua paket yakni jalan di samping GOR dan Jalan Abdurahman Wahid di Penkase Oeleta setelah dilengkapi dokumen akan dilelang,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan, proyek jalan di Oeleta memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar, sedangkan proyek jalan di samping GOR mencapai Rp5,7 miliar.
“Nanti dengan drainase sekaligus, kalau di GOR itu sekalian dengan drainase dan juga trotoarnya itu yang kita perbaikan semua,” katanya.
Yohanes menargetkan proses lelang berlangsung sekitar dua minggu sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai paling lambat pertengahan April.
“Proses pengerjaan dimulai paling lambat pertengahan April ini. Proses lelang paling dua minggu, pertengahan April paling kita sudah kerjakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengerjaan proyek jalan, baik hotmix maupun lapen, akan dilakukan secara serentak setelah seluruh tahapan selesai.
Menurut Yohanes, pelaksanaan proyek harus mengikuti mekanisme pengelolaan anggaran negara yang telah diatur. Meski anggaran telah disahkan sejak Desember 2025, proses pelaksanaan tidak dapat langsung dilakukan di awal tahun.
“Tidak serta-merta di awal tahun karena secara mekanisme pengelolaan anggaran musti ada tahapannya,” katanya.
Ia menjelaskan, dokumen pelaksanaan anggaran (TPA) baru selesai pada akhir Januari dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Proses tersebut juga memerlukan konsultasi dengan pemerintah provinsi serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan berbagai pihak, sehingga membutuhkan waktu.
Sebelumnya, Wali Kota Kupang, Christian Widodo menilai pertanyaan masyarakat terkait pekerjaan jalan sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan kota.
“Januari itu BPK masuk untuk periksa di setiap dinas. Kadang-kadang bagian umum masih repot dengan nota nota laporan dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahapan pengelolaan anggaran membuat pekerjaan fisik umumnya baru dimulai pada April.
“Ini uang negara ada proses dan mekanismenya. Awal tahun itu biasanya sampai bulan empat. Saya maunya memang cepat tapi ini uang negara ada mekanismenya,” katanya.
Selain itu, Pemkot Kupang juga melakukan efisiensi anggaran dengan menggabungkan paket pengawasan proyek jalan.
“Ditunggu supaya anggarannya pengawasan itu satu kali saja. Supaya bisa penghematan. Nanti penghematan di anggaran pengawasan,” jelasnya.
Penulis: Ronis Natom