Kupang, VoxNTT.com – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 22 April 2026. Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi III beraudiensi dengan jajaran Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di Kupang untuk mendengar langsung berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Dalam pertemuan itu, persoalan keterbatasan anggaran hingga minimnya sarana dan prasarana menjadi sorotan utama. Kedua institusi penegak hukum tersebut menyampaikan hambatan yang dinilai memengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan Komisi III DPR RI di kantornya.
“Saya mengucapkan syukur pimpinan dari Komisi III DPR RI, sudah hadir di kantor kami. Di situ tadi banyak masukan oleh Komisi III DPR RI dan menjadi masukan yang berharga buat kami dan pastinya akan kami tindaklanjuti,” ujar Roch Adi Wibowo.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap operasional kejaksaan, termasuk pembayaran remunerasi di sejumlah satuan kerja di lingkungan Kejati NTT.
“Kami juga sangat kekurangan anggaran untuk pelaksanaan tusi kami. Ada beberapa satker yang untuk bayar remon (remunerasi) habis bulan Juni 2026. Bulan Juni ke depan saya nggak tau. Saya sampaikan begitu, karena memang faktanya efisiensi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kami,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko mengatakan kondisi geografis NTT yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian dalam menjalankan tugas.
“Kami juga telah menyampaikan kendala dan hambatan yang kami alami selama pelaksanaan tugas di lapangan. Antara lain NTT dengan kondisi geografis terdiri dari kepulauan, sarana prasarana kita masih kurang,” kata Rudi.
Ia mencontohkan keterbatasan kendaraan operasional, terutama bagi personel bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah dengan medan berat.
“Contohnya seperti kendaraan, seperti bhabinkamtibmas itu perlu dibantu dengan kendaraan roda dua, karena ada medan yang sangat berat bahkan ada bhabinkamtibmas yang menggunakan sepeda, padahal medan-medan di NTT ada yang berbukit,” ujarnya.
Menurut Rudi, bantuan kendaraan operasional sebelumnya dari Komisi III DPR RI telah memberi manfaat besar bagi tugas kepolisian di lapangan.
“Tahun lalu sudah dapat bantuan dari Komisi III waktu saat komisi berkunjung ke sini, dan kami dapat bantuan sepeda motor trail 20 unit dan kami juga sudah sampaikan di Pak Benny, karena itu sangat bermanfaat dalam menunjang penugasan di lapangan,” terang dia.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat kembali ditindaklanjuti agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin optimal.
“Kami juga sudah sampaikan di Pak Benny sebagai ketua rombongan Komisi III tentang kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan. Kami berharap, kekurangan ini bisa di penuhi sehingga kami dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menilai aparat kepolisian di NTT bekerja dalam kondisi yang serba terbatas, terutama dari sisi sarana dan prasarana.
“Yang dihadapi teman-teman di kepolisian ini, coba dibayangkan sama sekali luar biasa. Keluar masuk sungai jelek kadangkala kesulitan. Memang tugas teman-teman kita ini tidak didukung dengan sarpras yang baik,” ujar BKH.
Menurut dia, upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat akan sulit terwujud jika fasilitas penunjang aparat penegak hukum belum memadai.
“Jadi memang bagaimana kita mewujudkan keadilan supaya dirasakan langsung masyarakat kecil kalau sarprasnya tidak didukung. Termasuk asrama, kantor-kantor itu menyediakan, sama juga polsek-polsek di NTT ini jauh dari layak,” kata BKH.
Penulis: Sello Jome