Ruteng, VoxNTT.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Purnawan Naur menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai, Senin, 27 April 2026, diwarnai berbagai masukan tajam dari anggota dewan, khususnya terkait pelayanan dasar dan tata kelola perencanaan pembangunan.
Dalam forum tersebut, politikus Partai NasDem itu menyoroti pelayanan air minum yang dinilai belum berjalan optimal.
Ia menegaskan proyek air minum yang telah dianggarkan sejak 2023 dengan nilai miliaran rupiah hingga kini belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Proyek air minum yang telah dianggarkan sejak tahun 2023 dengan nilai miliaran rupiah hingga kini belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” kata Ferdi Naur.
Selain itu, Ferdinandus juga menyoroti kerusakan jaringan distribusi yang berdampak pada buruknya pelayanan air bersih.
Menurut dia, banyak jaringan yang rusak dan terputus sehingga distribusi air tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Jaringannya banyak yang rusak dan terputus, sehingga pelayanan tidak berjalan. Sangat disayangkan karena anggaran besar, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian jadwal pelaksanaan program kepada masyarakat agar tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
“Masyarakat hanya ingin tahu kapan pekerjaan ini dilaksanakan. Jangan sampai mereka terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan.
Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada sektor pelayanan air minum. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan langkah teknis agar layanan dapat kembali berfungsi optimal.
“Kami memahami harapan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan memperbaiki perencanaan dan memastikan layanan air minum dapat berjalan lebih baik ke depan,” ujarnya.
Terkait permintaan kepastian jadwal pelaksanaan program, Bupati menyatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas perencanaan serta menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.
Ia juga memastikan penertiban terhadap perusahaan air minum yang belum memenuhi ketentuan perizinan guna menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Penulis: Isno Baco