Borong, VoxNTT.com – Akses infrastruktur menuju tiga desa di Kecamatan Rana Mese, yang terletak di sebelah Wae Musur hilir selalu menjadi sorotan setiap tahunnya.
Bagaimana tidak, sudah puluhan tahun, warga dari tiga desa tersebut terpaksa bertaruh nyawa di kali Wae Musur saat ke ibu kota kecamatan dan ibu kota Kabupaten Manggarai Timur.
Selain akses ke tiga desa, kali Wae Musur juga menjadi penghubung Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai, di jalur selatan. Namun, hingga kini belum ada jembatan permanen.
Selama ini, dalam catatan VoxNtt.com, pemerintah sudah dua kali membangun crossway di Wae Musur untuk akses transportasi, namun tidak bertahan lama. Terakhir, crossway di Wae Musur hilir itu dibangun oleh TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada tahun 2023 silam.
Crossway itu pun ambruk dihantam banjir pandang pada 3 Mei 2026. Sejak saat itu akses transportasi ke 3 desa di sebelah Wae Musur lumpuh total. Untuk kendaraan roda dua warga berupaya membangun jembatan darurat yang terbuat dari kayu. Sementara kendaraan roda empat tidak bisa melintas.
Atas kondisi itu, DPRD Dapil Rana Mese dan Borong serta warga mendorong terus berharap agar ke depan pemerintah bisa membangun jembatan permanen di kali Wae Musur hilir itu. Sebab itu merupakan akses vital bagi ribuan jiwa di 3 desa.
“Bagi saya, di Wae Musur hilir itu harus dibangun jembatan permanen. Jangan lagi crossway karena itu hanya jangka pendek. Wae Musur itu akses vital bagi warga saat ke ibu kota kabupaten dan rumah sakit,” ujar Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, Basilius Teto, di Borong, Senin, 29 Juni 2026.
Atas kondisi itu, politisi Demokrat Matim tersebut mendorong Pemda yakni Dinas PUPR membuat perencanaan yang matang untuk pembangunan jembatan permanen di Wae Musur hilir.
“Buat perencanaannya, kemudian buat proposal ke pemerintah pusat. Karena kalau andalkan APBD kita, cukup berat karena di sana itu butuh anggaran besar,” ujar politisasi Demokrat Matim itu.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Manggarai Timur, Rikar Runggat. Ia mendorong Pemda untuk menyusun perencanaan yang matang untuk pembangunan infrastruktur di kali Wae Musur hilir itu. Sebab, dari kepentingan masyarakat, itu merupakan jalur strategis, baik untuk warga Manggarai Timur yang berada di sebelah Wae Musur maupun penghubung antarkabupaten.
“Sederhana saja sebenarnya, itu harus ada perencanaan matang. Karena hampir total kita mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit hanya untuk crossway di situ. Tetapi itu tidak permanen dia. Saya mau ada perencaaan matang dari pemerintah untuk tanggunglangi jembatan kali Wae Musur itu. Kira-kira mana tempat yang cocok untuk bangun jembatan permanen. Begitu pula dengan anggaran,” ujar Rikar.
Ia pun mendorong Pemda untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengintervensi pembangunan jembatan permanen di kali Wae Musur, sebab tidak bisa jika mengandalkan APBD.
“Kalau harap APBD itu cukup sulit, karena bentangan sungai di sana sangat lebar. Tentu perlu biaya yang besar. Dan itu teknisnya ada di eksekutif,” tegas Ketua DPC Hanura Matim itu.
Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok menjelaskan untuk penanganan jangka panjang di Wae Musur hilir, saat ini pihaknya bersama tim dari BPBD sedang menggodok kelengkapan e-proposal untuk diajukan melalui BNPB untuk usulan pembangunan jembatan permanen.
“Harapanya ini bisa tembus dan kita bisa mendapat alokasi pembangunan jembatan. Mohon doa dan dukungan dari kita semua,” kata Mbembok saat dikonfirmasi, Selasa, 30 Juni 2026.
Kontributor: Nansi Taris