Kupang, Vox NTT – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT.
Menurut data survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di NTT masih sangat tinggi, mencapai 37,9 persen.
Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di NTT pada Maret 2024 mencapai 19,48 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah stunting, Andriko menyebutkan bahwa berbagai intervensi telah dilakukan, antara lain melalui Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan Stunting Terpadu (GKP2ST).
Selain itu, telah dikeluarkan surat edaran kepada 22 bupati dan penjabat wali kota/penjabat bupati se-NTT untuk melaksanakan GKP2ST.
Beberapa langkah yang diambil termasuk gerakan orangtua asuh, monitoring melalui aplikasi Anting Orta dan Aplikasi Anting Mutiara, edukasi di lembaga pendidikan, layanan telemedicine, serta pembentukan pusat terapi makan (therapeutic feeding center) dan pelatihan TOT untuk tenaga kesehatan.
Di sisi lain, untuk mendukung intervensi sensitif, Pemerintah Provinsi NTT menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa 9.626 paket yang bersumber dari dana insentif fiskal stunting sebesar Rp5,742 miliar.
Setiap paket berisi berbagai bahan pangan bergizi seperti beras forte, telur ayam, kacang hijau, abon ikan, biskuit kelor, serta serbuk kelor, yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak dan keluarga.
“Berkat upaya bersama, kita patut bersyukur karena data e-PPGM mencatatkan penurunan prevalensi stunting pada balita, dari 19 persen pada Oktober 2024 menjadi 18,6 persen pada November 2024,” ungkap Andriko saat memimpin apel kesadaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT pada Senin, 3 Februari 2025.
Selain stunting, penanganan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas utama.
Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya adalah menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bansos sebanyak 24.557 paket.
Setiap paket terdiri dari beras 10 kg, gula 1 kg, dan minyak 1 liter, yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota se-NTT, dengan anggaran dana insentif fiskal sebesar Rp5,59 miliar.
Selain itu, bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-KL) diberikan kepada 3.197.155 penerima manfaat per Oktober 2024, serta bantuan pangan beras premium 20 kg/KK kepada 6.120 keluarga di 22 kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan dukungan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, di antaranya dengan memberikan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan dan bantuan modal usaha ekonomi produktif.
Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang beranggotakan 359 kepala keluarga, dengan total bantuan sebesar Rp10 juta per KUB.
Tak hanya itu, penurunan jumlah kantong kemiskinan juga diupayakan melalui bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sebanyak 66 unit PLTS telah disalurkan, serta bantuan PLTS terpusat off-grid di 14 lokasi di Pulau Sumba yang mencakup 1.659 rumah tangga.
Selain itu, bantuan meteran listrik 450 VA sebanyak 145 unit dan bantuan sumur bor juga diberikan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi dan air bersih. [VoN]