Ruteng, VoxNTT.com – Jaringan Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) SVD Ruteng menyatakan penolakan terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai. Penolakan ini ditegaskan demi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Pater Simon Tukan saat menjadi pembicara dalam Forum Dialog Geotermal NTT yang digelar di Universitas Katolik (UNIKA) Santu Paulus Ruteng, Kamis, 21 Agustus 2025.
“Kami mendampingi bukan karena partisan, tapi karena kami melihat ada indikasi pelanggaran HAM, pemaksaan kehendak, kriminalisasi warga, dan ancaman terhadap hak masyarakat adat,” kata Pater Simon.
Ia mengingatkan bahwa bumi adalah “rumah bersama”. Dalam penjelasannya, Pater Simon mengutip ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus yang menekankan pentingnya menjaga bumi sebagai anugerah, bukan objek eksploitasi.
“Memanfaatkan alam sambil meninggalkan penderitaan adalah dosa ekologis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pater Simon memaparkan sejumlah dampak negatif dari eksplorasi panas bumi, seperti pencemaran air oleh arsenik dan boron, gempa minor, penurunan tanah, konflik sosial, serta hilangnya kearifan lokal.
“Geotermal berpotensi merusak jantung budaya Manggarai, yang hidup dari filosofi menyatu dengan alam,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Pater Simon menyerukan agar pembangunan tidak mengorbankan masyarakat sekitar.
“Pembangunan boleh, tapi jangan mengorbankan hidup masyarakat di sekitar lokasi. Kami tidak menolak energi terbarukan, kami menolak cara yang tidak adil,” pungkasnya.
Geotermal Bukan Tambang
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, yang hadir secara virtual melalui Zoom, menanggapi penolakan tersebut dengan menjelaskan perbedaan antara tambang dan panas bumi.
“Panas bumi bukan tambang. Ia adalah pengeboran untuk memanfaatkan energi alam yang terus tersedia. Tambang itu eksploitatif, panas bumi itu terbarukan,” tegasnya Melki.
Ia memaparkan potensi energi terbarukan di NTT, termasuk tenaga surya (60.000 MW), angin (10.108 MW), bioenergi (26.000 MW), hidro (369 MW), dan panas bumi (1.969 MW). Potensi ini, kata Melki, adalah kekuatan besar bagi pembangunan yang berkelanjutan.
“Angka-angka ini bukan sekadar data. Ini adalah modal besar kita untuk membangun NTT yang maju, sehat, berkelanjutan, dan mandiri energi,” katanya, sambil mencontohkan keberhasilan PLTP Bulungpur berkapasitas 10 MW yang telah menerangi 30.000 rumah di Manggarai.
“Meski pakai teknologi lama, listriknya sudah menerangi 30.000 rumah di Manggarai. Ini bukti nyata bahwa panas bumi bukan mimpi, tapi solusi,” ujar Gubernur Melki.
Ia juga menekankan pentingnya aspek sosial dalam pembangunan proyek energi terbarukan. Menurutnya, dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibuka.
“Pemerintah membuka ruang dialog. Kami ingin masyarakat merasa aman, dihargai, dan mendapatkan manfaat langsung. Setiap keluhan pasti kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Melki juga menyinggung peran pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di NTT.
“Kami ingin anak-anak NTT punya keahlian vokasi di bidang energi terbarukan. Karena itu, kami bekerja sama dengan UGM, ITB, UI, Undana, Unflor, dan Unifa. Panas bumi ini bukan hanya listrik, tapi juga masa depan generasi muda,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menyebut polemik geothermal Poco Leok sebagai persoalan yang belum pernah dihadapi sebelumnya.
“Ini persoalan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dulu kita sepakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan hak masyarakat. Tapi sekarang muncul tafsir baru, ada yang melihat berbeda. Ini bukan sekadar soal benar atau salah, tapi cara pandang yang berbeda,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya mediasi sebagai langkah penyelesaian.
“Kami menyambut baik peran Komnas HAM. Awalnya terasa berat, seperti diadili. Tapi itu bagian dari belajar bersama. Pemerintah tidak alergi dievaluasi,” katanya.
Bupati Hery juga menyoroti dinamika adat yang memengaruhi polemik proyek ini.
“Dulu tanah ulayat yang sudah dibagi dianggap milik pribadi. Sekarang diperdebatkan lagi. Ini menunjukkan budaya kita hidup, tapi juga membuat isu geothermal makin kompleks,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama listrik.
“Tanpa listrik, pendidikan terbatas, ekonomi lambat, pertanian stagnan. Kita harus siapkan hari ini untuk kebutuhan 10–15 tahun ke depan. Karena itu proyek ini harus kita bahas dengan kepala dingin,” tegasnya.
Terkait sikap Gereja, Bupati Hery menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang kerja sama.
“Kami menghormati Uskup dan Gereja. Tapi kami juga melayani semua masyarakat. Harus ada ruang di mana Gereja, pemerintah, dan rakyat duduk bersama demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.
Kontributor: Isno Baco