Jakarta, VoxNTT.com – Politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman, kembali menyuarakan pentingnya mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Benny menyatakan, aspirasi publik merupakan mandat tertinggi yang tidak boleh diabaikan oleh para pembuat kebijakan.
Dalam unggahan tersebut, ia menyertakan data grafis hasil survei dari lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) periode Mei 2022.
Secara garis besar, grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPRD.
Sebab ada dukungan yang hampir mutlak dari masyarakat agar mereka tetap bisa memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
Terdapat 97,5 persen tingkat persetujuan masyarakat terhadap pernyataan gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih langsung oleh rakyat.
Hanya sebesar 2,2 persen masyarakat yang tidak setuju dan sangat tidak setuju gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih langsung oleh rakyat.
Kemudian, hanya 15,4 persen tingkat persetujuan masyarakat terhadap pernyataan sebaliknya, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh anggota DPRD.
Sebaliknya, mencapai 82,5 persen masyarakat tidak setuju dan sangat tidak setuju gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh anggota DPRD.
Artinya mayoritas responden menolak jika hak pilih mereka ditarik dan dikembalikan ke DPRD.
Masyarakat merasa lebih berhak menentukan pemimpin daerahnya sendiri dibandingkan menyerahkan keputusan tersebut kepada wakil rakyat di DPRD.
Mengacu pada data tersebut, Benny pun memberikan catatan kritis terhadap adanya upaya atau wacana yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
Menurutnya, meskipun Pilkada langsung memiliki kekurangan, solusi yang tepat adalah memperbaiki regulasi, bukan menghapus hak pilih rakyat.
“Ini suara rakyat, kehendak rakyat. Sebaiknya janganlah dilawan. Ada banyak problem yang timbul dengan Pilkada langsung, mari kita perbaiki problem-problem tersebut dengan membuat UU dan aturan Pilkada yang lebih baik lagi,” ujarnya, mengutip akun X @BennyHarmanID pada Senin, 29 Desember 2025.
Ia juga memperingatkan rekan-rekan sesama politisi agar tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu dengan kedok ‘memperjuangkan rakyat’.
Pernyataan Benny muncul di tengah diskusi publik mengenai efektivitas Pilkada langsung yang sering kali dianggap berbiaya tinggi dan rentan terhadap politik uuang.
Namun merujuk pada data SMRC, publik tetap memandang bahwa hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung adalah bagian mendasar dari kedaulatan mereka.
Penulis: Herry Mandela