Oleh: Sakti Kusumah
Mahasiswa Ilmu Politik Undana
Setiap pagi, di lereng dingin Pegunungan Mbeliling, Kecamatan Sano Nggoang, saya menyusuri kebun kopi watisan keluarga. Di tangan, ceri-ceri merah mengilap itu terasa hangat.
Varietas Lini S-795, Kartika, dan Juria yang tumbuh di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut ini, kata para peneliti, menyimpan jejak rasa floral, brown spice, dan sedikit chocolatey. Skor cupping-nya bisa menyentuh 85. Itu level spesialti sebuah pengakuan global atas mutu yang kami rawat dengan keringat dan doa.
Tapi, ketika saya sekali waktu turun ke Labuan Bajo, kota pelabuhan yang berjarak hanya kurang dari satu jam berkendara dari kebun saya, tak menemukan secangkir pun kopi dari tanah sendiri.
Di kafe-kafe instagramable di Labuan Bajo, barista dengan cekatan meracik espresso blend dari Italia. Di hotel bintang lima yang memandang Laut Flores, daftar minuman menawarkan single origin dari Kintamani dan Aceh Gayo.
Pramusaji menyapa wisatawan asing dengan menu wine list curated from the best vineyards in Australia. Saya mencari satu nama yang seharusnya menjadi kebanggaan negeri ini: Kopi Manggarai. Tidak ada. Mungkin mereka pikir, kopi dari bukit kami tak cukup berkelas untuk menemani sunset.
Ini bukan pengalaman personal semata. Ini adalah potret struktural dari sebuah ironi pembangunan yang berlangsung di bawah langit Destinasi Super Prioritas.
Labuan Bajo, yang pada tahun 2023 dikunjungi oleh 1,2 juta wisatawan, telah menjadi panggung besar bagi komoditas impor, sementara kami sekitar 4.500 kepala keluarga petani kopi di Kabupaten Manggarai Barat hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Tulisan ini ingin menyuarakan kegelisahan dari kebun-kebun kopi yang terpinggirkan oleh narasi pariwisata yang serba trendy dan sunset cruise.
Warisan Geografis yang Diakui, Namun Dipinggirkan
Kopi Arabika Manggarai bukanlah pendatang baru. Sejak awal abad ke-20, misionaris Belanda membawa bibit kopi ke Flores, dan dataran tinggi Manggarai segera dikenal sebagai salah satu terroir terbaik di Nusantara.
Pengakuan itu kini telah diformalkan: pada tahun 2019, Kopi Arabika Manggarai memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM, meliputi wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Sertifikat IG ini menegaskan bahwa karakter unik kopi kami keasaman yang seimbang, tubuh sedang, aroma floral tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara ketinggian lahan, tanah vulkanik, dan praktik budi daya tradisional masyarakat Manggarai.
Secara kuantitatif, data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT menunjukkan total luas tanam kopi di tiga kabupaten Manggarai Raya mencapai 26.000 hektare.
Di Manggarai Barat sendiri, luas lahan kopi diperkirakan 2.500–3.000 hektare yang tersebar di Kecamatan Lembor, Sano Nggoang, Macang Pacar, dan Kuwus.
Produksi tahunan mencapai 800–1.000 ton biji kering. Dari jumlah itu, lebih dari 70 persen diekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan Australia dalam bentuk green bean biji mentah yang belum disangrai dan belum diberi nilai tambah.
Dalam rantai nilai global kopi, posisi kami adalah pemasok bahan baku, sementara proses yang memberikan margin keuntungan terbesar penyangraian, pencampuran, penyeduhan—terjadi di luar Flores, bahkan di luar negeri.
Rantai Nilai yang Terputus dan Kegagalan Kebijakan
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka analisis rantai nilai global (global value chain) yang dikembangkan oleh Gereffi et al. (2005).
Dalam rantai kopi spesialti, kekuasaan terpusat pada aktor-aktor hilir: pedagang besar, roaster internasional, dan pemilik kedai.
Petani di hulu hanya menerima harga yang ditentukan oleh pasar komoditas, tanpa memiliki akses ke informasi konsumen akhir. Di Manggarai Barat, situasi ini diperparah oleh putusnya rantai pasok lokal.
Mayoritas petani menjual hasil panen dalam bentuk green bean kepada tengkulak yang datang dari luar daerah. Biji-biji itu kemudian dibawa ke Makassar, Surabaya, atau Bali untuk diproses lebih lanjut.
Nilai tambah yang tercipta dari selisih harga green bean Rp70.000 per kilogram menjadi secangkir kopi seharga Rp55.000 di kafe tidak pernah kembali ke kebun kami.
Mengapa hal ini bisa berlangsung begitu lama? Pertama, minimnya infrastruktur pengolahan pascapanen di tingkat petani. Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang memadai untuk proses washed, honey, atau natural masih langka.
Akibatnya, konsistensi mutu sulit dicapai, dan keluhan tentang “ketidakstabilan rasa” kerap menjadi alasan pelaku horeka menolak kopi lokal.
Padahal, masalah ini bersifat teknis dan dapat diatasi dengan investasi yang relatif kecil pada pelatihan dan peralatan. Namun, alokasi anggaran pemerintah daerah selama ini lebih condong ke pembangunan fisik pariwisata waterfront, marina ketimbang pengembangan agrowisata berbasis komunitas.
Kedua, tidak ada kebijakan afirmatif yang mengaitkan sektor pariwisata dengan pertanian lokal. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mengeluarkan peraturan bupati atau instruksi yang mendorong apalagi mewajibkan hotel, restoran, dan kafe di Labuan Bajo untuk menyajikan kopi Flores.
Sebagai perbandingan, di Ubud, Kabupaten Gianyar, sinergi antara pemda, asosiasi petani, dan pelaku usaha telah berhasil menjadikan Kopi Kintamani sebagai ikon lokal yang tidak hanya dijual di kafe-kafe setempat, tetapi juga menjadi bagian dari tour coffee plantation.
Di sana, kebijakan pariwisata berbasis komunitas diintegrasikan dengan promosi produk lokal.
Di Manggarai Barat, yang terjadi justru sebaliknya: pasar diserahkan pada mekanisme neoliberal yang memungkinkan hotel-hotel besar memilih brand global karena alasan prestise dan kemudahan distribusi.
Hegemoni Selera dan Alienasi Produk Lokal
Dari sudut pandang sosiologi budaya, apa yang terjadi di Labuan Bajo adalah bentuk hegemoni selera (taste hegemony) yang diadopsi dari praktik pariwisata global.
Bourdieu (1984) dalam Distinction menunjukkan bahwa selera bukanlah sesuatu yang alami, melainkan dikonstruksi secara sosial untuk menandai kelas dan status.
Di destinasi super prioritas, menyajikan chardonnay Australia dan espresso Italia adalah penanda “berkelas” yang membedakan hotel mewah dari warung kopi tradisional.
Akibatnya, kopi lokal didiskualifikasi bukan karena mutunya rendah, tetapi karena ia diasosiasikan dengan lokalitas yang “tidak kosmopolit”.
Ironisnya, para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo justru mencari autentisitas sebuah pengalaman yang tidak bisa direplikasi di tempat lain.
Mereka ingin mencicipi “citarasa Flores”, tetapi sistem penyediaan jasa pariwisata tidak memfasilitasi hasrat itu.
Kopi Manggarai hanya tampil sebagai suvenir kering di rak-rak toko oleh-oleh, dikemas dalam plastik kiloan, kalah bersaing dengan tenun dan gantungan kunci komodo.
Padahal, jika secangkir kopi dari lereng Sano Nggoang bisa disajikan dengan narasi yang tepat cerita tentang petani, ketinggian, varietas, dan proses pengolahan ia akan menjadi pengalaman wisata yang bernilai tinggi.
Inilah yang disebut storytelling sebagai strategi branding yang esensial dalam ekonomi pengalaman (experience economy).
Dampak Sosial Ekonomi: Bertani di Bawah Bayang-Bayang Marina
Bagi kami, petani, pengabaian ini bukan sekadar soal harga diri. Ini menyangkut kelangsungan hidup. Harga green bean di tingkat petani sangat fluktuatif.
Pada musim panen raya, harga bisa anjlok hingga Rp55.000 per kilogram; pada saat permintaan naik, kami bisa mendapat Rp85.000.
Namun, volatilitas itu tidak pernah sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat: pupuk organik, tenaga kerja musiman, dan transportasi ke jalan raya.
Sementara itu, di Labuan Bajo, secangkir kopi tubruk sederhana dijual Rp25.000; kopi V60 dengan single origin bisa mencapai Rp55.000.
Dalam setiap cangkir, terkandung sekitar 15 gram bubuk kopi. Artinya, dari satu kilogram biji yang kami jual seharga Rp70.000, sebuah kafe dapat menghasilkan 66 cangkir dengan total pendapatan kotor antara Rp1,65 juta hingga Rp3,63 juta. Margin keuntungan itu sepenuhnya dinikmati di hilir.
Jika situasi ini terus berlanjut, generasi muda di desa-desa penghasil kopi akan semakin enggan meneruskan usaha tani. Mereka akan memilih bekerja di sektor konstruksi hotel, menjadi pelayan, atau pemandu wisata pekerjaan yang dianggap lebih memberikan kepastian pendapatan.
Ini adalah dilema pembangunan yang aneh: pariwisata yang diandalkan untuk mensejahterakan justru berpotensi menggerus basis agraris yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Padahal, pertanian kopi adalah benteng terakhir ketahanan pangan dan budaya masyarakat Manggarai.
Jika kebun-kebun ditinggalkan, bukan hanya ekonomi yang runtuh, tetapi juga pengetahuan tradisional tentang agroforestri yang telah diwariskan selama berabad-abad.
Menuju Model Integrasi: Agrowisata sebagai Jalan Keluar
Pertanyaannya: haruskah kami memilih antara menjadi petani atau pelaku wisata? Tidak. Solusinya terletak pada integrasi, bukan dikotomi. Di sinilah konsep agrotourism atau coffee tourism menemukan relevansinya.
Secara teoretis, agrowisata adalah bentuk wisata alternatif yang menggabungkan kegiatan pertanian dengan pengalaman wisata edukatif.
Penelitian oleh Jolliffe (2010) menunjukkan bahwa coffee tourism mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi petani, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.
Di banyak negara penghasil kopi, seperti Kosta Rika, Ethiopia, dan Vietnam, tur ke kebun kopi telah menjadi atraksi utama yang mendatangkan pendapatan langsung bagi komunitas.
Di Manggarai Barat, potensi itu jelas ada. Kebun-kebun kopi kami terletak di lanskap perbukitan yang sejuk, dengan pemandangan pegunungan yang tak kalah indah dari Bukit Cinta atau Puncak Pramuka.
Wisatawan bisa diajak untuk memetik ceri, menyaksikan proses pengupasan, fermentasi, dan penjemuran, hingga mengikuti sesi cupping untuk menikmati kompleksitas rasa. Di akhir kunjungan, mereka bisa membeli roasted bean langsung dari petani, bukan melalui tengkulak.
Dengan model ini, petani tidak hanya mendapat pendapatan dari penjualan kopi, tetapi juga dari jasa wisata: tiket masuk, biaya pemandu, dan penjualan makanan ringan.
Untuk mewujudkannya, diperlukan keberpihakan kebijakan yang konkret. Pertama, Pemkab Manggarai Barat perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang mewajibkan setiap pelaku horeka di Labuan Bajo menyediakan minimal satu varian kopi asal Flores, disertai informasi asal-usul dan karakteristiknya.
Ini bukan bentuk proteksionisme sempit, melainkan instrumen affirmative action untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara petani dan industri pariwisata.
Kedua, perlu dibangun roasting collective atau rumah sangrai bersama yang dimiliki oleh koperasi petani, sehingga nilai tambah penyangraian dapat dinikmati di tingkat lokal.
Ketiga, pelatihan barista dan manajemen kedai kopi harus diberikan kepada pemuda desa, agar mereka dapat membuka usaha coffee shop di Labuan Bajo tanpa harus bergantung pada brand luar.
Keempat, pemerintah dan asosiasi pariwisata harus memasukkan paket tur kopi ke dalam itinerary resmi, sama seperti mereka mempromosikan sunset cruise dan Taman Nasional Komodo.
Kami tidak anti-kopi trendy. Kami tidak iri pada wine impor yang menghiasi gelas-gelas kristal di hotel mewah. Tetapi, kami menuntut ruang yang setara bagi kopi yang ditanam oleh tangan-tangan leluhur kami.
Di setiap cangkir kopi Manggarai, ada kisah tentang embun pagi yang membasahi daun, tentang ibu-ibu yang memilih ceri satu per satu, tentang doa-doa adat yang dipanjatkan sebelum panen. Apakah semua itu kalah bernilai dari label Italia?
Kembalikan Kopi ke Tanahnya
Suatu hari nanti, saya ingin turun lagi ke Labuan Bajo. Bukan sebagai orang asing yang mencari kopi sendiri di tengah gemerlap kota wisata.
Saya ingin duduk di salah satu kafe di pinggir marina, memesan secangkir Arabika Sano Nggoang, dan mendengar barista menceritakan bahwa biji ini berasal dari kebun keluarga saya.
Saya ingin wisatawan yang duduk di sebelah saya bertanya, “Where can I buy this coffee?” Dan saya bisa menjawab, “Come to my farm. You can see it yourself.”
Mewujudkan mimpi itu bukan hal yang mustahil. Yang diperlukan adalah kemauan politik untuk menulis ulang narasi pembangunan: dari “Labuan Bajo sebagai etalase global” menjadi “Labuan Bajo sebagai rumah bagi produk bangsanya sendiri”.
Jangan biarkan kelak anak cucu kami berkata, “Kenapa dulu kita menuang anggur orang lain, sementara kebun sendiri dibiarkan layu?”
Labuan Bajo boleh menjadi negeri para raja anggur, tetapi biarlah takhta tertingginya tetap milik secangkir kopi dari bukit-bukit kami.